Ketua Komisi II DPR usul ambang batas parlemen naik hingga 7 persen dan berlaku hingga DPRD kabupaten/kota. Simak skema berjenjang hingga sistem hangus./Foto: Humas DPR RIIndoragamnewscom, JAKARTA-Hutan kita bukan cuma soal kayu, tapi soal masa depan oksigen dan habitat satwa. Inilah pesan kuat yang dibawa oleh Komisi IV DPR RI saat menyambangi kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di Surabaya, Jumat (30/01/2026).

Dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, legislator Sulaeman Hamzah blak-blakan mengenai pentingnya menjaga sisa hutan di Pulau Jawa agar tidak berakhir tragis seperti beberapa wilayah di luar Jawa.
Sulaeman mengingatkan agar pengelolaan hutan yang buruk di beberapa wilayah Sumatra—seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—tidak terulang kembali. Pengawasan yang lemah menjadi celah utama terjadinya penyimpangan yang merugikan ekosistem.
“Saat ini sekitar 2,5 juta hektare hutan dikelola oleh Perhutani. Kami berharap separuhnya dikelola langsung oleh Perhutani, sementara sebagian lainnya melalui kebijakan khusus. Yang terpenting, hutan yang tersisa, khususnya di Pulau Jawa, jangan sampai disalahgunakan,” tegas Sulaeman.

Perhutani sebagai BUMN memang punya target bisnis, namun Sulaeman menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Masalah klasik seperti illegal logging dan usaha tanpa izin di kawasan hutan wajib dibabat habis.
Politisi Partai NasDem ini juga menyoroti perlunya sinergi yang lebih “sat-set” antara Perhutani, Kementerian Kehutanan, serta dinas-dinas di daerah agar tidak ada tumpang tindih kewenangan.
“Jika semua pihak menjalankan perannya dengan benar, kita berharap hutan tetap lestari, satwa terpelihara, dan manfaat hutan bagi masyarakat dapat berkelanjutan,” pungkas legislator asal Dapil Papua Selatan tersebut.







Tidak ada komentar