DPR Dorong Subsidi Avtur ala Malaysia Tekan Harga Tiket

Indoragamnewscom, JAKARTA-Harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta menembus Rp27.357 per liter—naik 16 persen dari bulan sebelumnya. Di tengah pelemahan rupiah yang menyentuh Rp17.425 per dolar AS, anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty mendesak pemerintah memberikan subsidi avtur seperti yang dilakukan Malaysia.

“Ini sebenarnya harga tiket pesawat menjadi salah satu aspirasi yang dari waktu ke waktu dikeluhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Saadiah dikutip Minggu (24/5/2026).

Menurut politikus Fraksi PKS tersebut, transportasi udara kini telah menjadi kebutuhan lintas kalangan—bukan lagi eksklusif untuk ekonomi menengah ke atas.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS disebut Saadiah berpotensi memperburuk situasi. “Dan juga dikhawatirkan jika terjadi dolar yang tinggi ini juga akan berpengaruh kepada kenaikan harga tiket,” ujarnya.

Sebagian besar komponen industri penerbangan, termasuk avtur, masih dipengaruhi fluktuasi mata uang asing.

Dampaknya sudah mulai terasa. Sejak kenaikan harga avtur pada 1 April 2026, tercatat sekitar 117 rute domestik dengan total 615 penerbangan terdampak pengurangan maupun penghentian operasi. Maskapai terpaksa melakukan efisiensi drastis di tengah beban biaya operasional yang terus membengkak.

Dalam rapat bersama pemerintah, Komisi V DPR disebut telah meminta penjelasan sekaligus mendorong langkah konkret untuk menahan laju kenaikan harga tiket.

“Kami harapkan agar jika avtur itu naik ada subsidi avtur seperti yang dilakukan oleh beberapa negara, misalnya Malaysia. Kenapa harga avtur naik tapi mereka bisa menstabilkan harga tiket, karena ada subsidi negara kepada avtur,” ujar Saadiah.

Ia menilai kebijakan subsidi energi di Indonesia selama ini masih berfokus pada bahan bakar minyak (BBM) umum, sementara avtur belum mendapat skema dukungan serupa.

“Indonesia subsidinya masih subsidi BBM, belum ada subsidi ke avtur. Sehingga diharapkan ada subsidi dari negara untuk harga avtur agar maskapai tidak kolaps dan tetap bisa melayani masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif fiskal untuk maskapai, termasuk pemangkasan PPN tiket pesawat sebesar 11 persen dan penghapusan bea masuk suku cadang pesawat.
Namun, Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai langkah itu belum cukup. Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja meminta penyesuaian fuel surcharge yang lebih fleksibel, tidak lagi terikat periode evaluasi 60 hari.

Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah tengah membuka peluang kenaikan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.

“Oh iya, ada potensi pembahasan TBA tiket pesawat. Pasti. Bukan turun TBA-nya, tapi naik TBA-nya,” ujarnya.

Langkah ini dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar maskapai mampu beradaptasi terhadap perubahan harga energi global.

Saadiah berharap subsidi avtur dapat membantu menjaga stabilitas harga tiket pesawat, meringankan beban masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional maskapai nasional.
“Sehingga pengguna maupun maskapai tidak terbebani, harga bisa distabilkan, dan yang kita harapkan itu bisa turun, jangan naik terus,” pungkasnya.