Presiden Prabowo: APBN 2027 Alat Perjuangan Bukan Sekadar Dokumen

Indoragamnewscom, JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto menolak mereduksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 sebagai sekadar catatan angka pemasukan dan belanja negara.

Di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), ia menyebutnya sebagai alat perjuangan.

“APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Prabowo sengaja memilih momentum tersebut untuk memperkuat optimisme di tengah tekanan geopolitik global yang masih tinggi.

Ia memaparkan sejumlah modal kuat yang dimiliki Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 tercatat 5,61 persen secara tahunan, tertinggi di antara negara G20. Inflasi April 2026 berada di level 2,42 persen. Neraca perdagangan juga mencatat surplus USD3,3 miliar pada Maret 2026.

Prabowo juga menyebut cadangan devisa April 2026 mencapai USD146,2 miliar, setara dengan 5,8 bulan impor . Surplus perdagangan telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut .

“Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita,” tegasnya, mengutip amanat konstitusi.

Dalam pidatonya, Prabowo menguraikan delapan klaster program prioritas nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Di tempat yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kehadiran langsung Presiden menjadi momentum penting. Baginya, KEM-PPKF 2027 tidak hanya berbicara soal APBN yang sehat dan berkelanjutan.

“Tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,” ujar Puan, menegaskan pertumbuhan ekonomi tak boleh hanya berorientasi pada angka PDB tinggi.

Prabowo meyakini, jika Pasal 33 UUD 1945 dijalankan dengan sungguh-sungguh, Indonesia akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara makmur dan adil. APBN, menurutnya, akan terus dijaga melalui optimalisasi pendapatan negara dan belanja yang efisien.