Revitalisasi 3.084 Sekolah di Sumatra, DPR Minta Konsep Tangguh Bencana

Indoragamnewscom, JAKARTA-Dana Rp2,9 triliun mengalir untuk 3.084 bangunan sekolah yang hancur atau rusak akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menyambut langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu. Tapi ia minta lebih dari sekadar perbaikan fisik.

“Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujar Kurniasih dalam keterangan pers, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, pemulihan tak cukup hanya membangun ulang infrastruktur. Sistem pendidikan yang tangguh terhadap bencana perlu dibangun ke depan. Ia mengusulkan revitaliasi sekolah pascabencana diintegrasikan dengan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Konsep sekolah tangguh bencana

DPR sebenarnya sudah mendorong penguatan program SPAB sejak Desember 2025. Dalam rapat bersama Kemendikdasmen saat itu, Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian meminta penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2019 yang mengatur hal tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyambut usulan itu. “Ini masukan pada raker ini sangat cerdas dan bernas, terima kasih,” katanya.

Kurniasih mengusulkan revitalisasi ke depan mempertimbangkan tiga hal: keamanan konstruksi bangunan, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan sistem pembelajaran fleksibel dalam situasi darurat. Ia juga minta penguatan pemetaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai dasar kebijakan.

Peta InaRISK dari BNPB bisa menjadi alat untuk itu. Platform tersebut memetakan wilayah rawan gempa, banjir, longsor, dan tsunami. Pemerintah daerah dapat menggunakannya saat menentukan lokasi relokasi sekolah atau merancang infrastruktur yang tahan bencana.

Pelatihan guru dan dukungan psikososial

Selain bangunan, Kurniasih menyoroti kesiapan guru dan siswa. Ia menilai pentingnya pelatihan pembelajaran darurat bagi guru serta dukungan psikososial bagi peserta didik. Anak-anak yang selamat dari bencana, katanya, tidak hanya butuh ruang kelas baru, tapi juga pemulihan mental.

“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang,” katanya.

Ia mendorong pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi sebagai alternatif ketika kegiatan tatap muka terhambat situasi darurat. Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, menurutnya, akan mempercepat proses pemulihan secara menyeluruh.

Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat total 4.922 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi. Hingga Mei 2026, sebanyak 4.820 sekolah telah kembali menjalankan proses pembelajaran. Revitalisasi menyasar 3.084 bangunan—2.085 di Aceh, 332 di Sumatra Barat, dan 667 di Sumatra Utara.

Dari total penerima bantuan, 2.861 sekolah telah menerima dana tahap pertama (70 persen) dengan nilai lebih dari Rp1,9 triliun. Sebanyak 267 sekolah yang rusak berat dan harus direlokasi dikerjakan bersama TNI AD dengan anggaran Rp446 miliar.

“Anak-anak di wilayah terdampak perlu mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang baik,” kata Kurniasih.