Anggaran Puluhan Triliun Pemulihan Kesehatan Sumatra

Indoragamnewscom, JAKARTA-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk menggelontorkan tambahan anggaran pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Dalam rapat koordinasi di Gedung DPR, Rabu, 18 Februari 2026, Purbaya mengungkapkan bahwa ruang fiskal yang dikelola Satgas Pemulihan Bencana masih tersisa hingga Rp 60 triliun.

Meskipun anggaran tersedia melimpah, serapan dana tersebut terhambat oleh lambatnya proses administratif dan verifikasi data di kementerian teknis serta Bappenas.

Pemerintah kini didesak untuk memangkas jalur birokrasi agar renovasi ribuan rumah tenaga kesehatan dan fasilitas medis di Aceh hingga Sumatra Barat bisa segera dimulai.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa hambatan pencairan bukan berada pada ketersediaan likuiditas, melainkan pada kelengkapan data usulan. Purbaya menyoroti banyaknya program yang belum terserap karena skema tahun jamak yang diadopsi sejumlah kementerian.

Ia mendorong agar kementerian terkait lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan Bappenas guna mempercepat validasi kebutuhan lapangan. Tanpa percepatan tersebut, sisa anggaran yang besar tidak akan memberikan dampak nyata bagi pemulihan pelayanan kesehatan dasar di daerah yang hancur akibat bencana.

Baca Juga

Ancaman Sanksi Penghentian Insentif Harian Satuan Pelayanan Gizi yang Tak Standar

“Anggaran satgas itu masih luas ruangnya, antara Rp 50 sampai 60 triliun. Banyak yang belum terserap karena sebagian program, terutama dari PUPR, menggunakan skema multiyear empat tahun. Sepanjang datanya lengkap, kami siap membayarkan,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).

Purbaya secara spesifik menyinggung perlunya dorongan lebih kuat bagi Bappenas agar proses birokrasi tidak menjadi penghalang bagi kebutuhan yang bersifat mendesak.

Dari perspektif bendahara negara, proses pembayaran dapat dilakukan seketika setelah dokumen verifikasi rampung.

“Kalau bisa, Bappenasnya didorong sedikit supaya prosesnya lebih cepat. Dari sisi kami, tidak ada hambatan,” katanya.

Hal ini mempertegas adanya sumbatan koordinasi yang menyebabkan dana pemulihan belum sepenuhnya menyentuh infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak.

Kritik mengenai kelambanan proses di Bappenas tersebut ditanggapi oleh pimpinan parlemen yang turut mengawal jalannya satgas.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menepis anggapan bahwa Bappenas sengaja menghambat pencairan dana. Menurutnya, ketelitian data menjadi prasyarat mutlak agar penggunaan dana triliunan rupiah tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kementerian Kesehatan diminta untuk memastikan presisi data kerusakan sebelum mengajukan klaim pembayaran agar sinkronisasi dengan Bappenas dapat berjalan mulus.

“Bappenas tidak menghambat. Mereka hanya memastikan data itu presisi. Jadi Kementerian Kesehatan bisa langsung berkoordinasi dan akan kami kawal bersama,” tutur Dasco.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan urgensi pemulihan tempat tinggal bagi 8.800 tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Kerusakan masif di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mengganggu fokus pelayanan medis karena para nakes kehilangan tempat tinggal yang layak.

Kemenkes menargetkan renovasi ini harus tuntas sebelum masa Lebaran tiba demi menjamin stabilitas pelayanan kesehatan masyarakat di masa mudik. Selain rumah nakes, terdapat kebutuhan mendesak sebesar Rp 529,3 miliar untuk memperbaiki lebih dari 3.000 fasilitas kesehatan yang rusak.

“Kami mohon percepatan. Target kami, pencairan dana untuk renovasi rumah nakes bisa dilakukan sebelum Lebaran. Mereka butuh kepastian tempat tinggal agar bisa kembali fokus melayani masyarakat,” tegas Budi.

Budi menambahkan bahwa surat permohonan resmi telah diajukan kepada Presiden sejak akhir Januari lalu sebagai bentuk keseriusan kementerian. Pemulihan fasilitas fisik dianggap sebagai pilar utama pemulihan sosial pascabencana yang tidak bisa ditunda lebih lama lagi.

Kepastian anggaran dari Menteri Keuangan diharapkan segera diikuti dengan keputusan teknis dari Satgas Pemulihan Bencana dalam rapat finalisasi pekan depan agar pelayanan dasar di Sumatra kembali pulih sebelum memasuki bulan suci Ramadan.

“Pemulihan fasilitas kesehatan adalah bagian penting dari pemulihan sosial. Kami ingin memastikan pelayanan dasar tetap berjalan, terutama jelang Ramadan dan Lebaran,” tambah Budi.