Bupati Siak Ungkap Dampak dari Pemotongan TKD

Indoragamnewscom, SIAK-Pemerintah Kabupaten Siak menerima apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan karena dinilai memiliki penyerapan anggaran yang baik dan penyaluran dana transfer daerah yang tepat waktu. Namun, di tengah capaian positif tersebut, Pemkab Siak justru menghadapi pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp330 miliar.

Pertanyaan mengenai dasar pemotongan itu disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, saat bertemu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Heni Kartikawati, dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyono, di Siak, Selasa (9/12/2025).

Afni menegaskan bahwa pemotongan TKD tersebut menambah beban fiskal daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Siak merupakan wilayah dengan kawasan hutan yang luas, tetapi hanya menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp7,72 miliar per tahun.

“Angka itu tidak sebanding dengan kontribusi ekologis daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat,” tegas Afni.

Bupati perempuan pertama di Negeri Istana itu memaparkan bahwa Pemkab Siak selalu menyalurkan dana transfer daerah tepat waktu.

“Begitu dana masuk pagi, siangnya sudah keluar. Tidak ada yang kami tahan,” kata dia.

Ia menilai bahwa keterlambatan transfer dari pusat kerap menimbulkan persepsi negatif kepada kepala daerah. Sehingga dalam situasi seperti ini, kepala daerah selalu terfitnahkan.

Afni kemudian mempertanyakan formula yang digunakan pemerintah pusat hingga terjadi pemotongan TKD dalam jumlah besar.

“Informasi formulasi pemotongan TKD itu penting sebagai bahan evaluasi, terutama bagi saya yang baru menjabat sebagai kepala daerah,” jelas dia.

Ia juga menyinggung pesan yang ia tangkap dari kebijakan tersebut, yakni dorongan agar daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, ruang peningkatan pajak daerah sangat terbatas.

“Tidak mungkin kita menaikkan pajak restoran dan sebagainya yang bisa memberatkan masyarakat,” ungkap dia.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Afni menyampaikan apresiasi atas penilaian positif dari Kanwil Kemenkeu terhadap penyerapan anggaran Siak.

Ia menilai pengakuan tersebut sebagai bukti komitmen Pemkab Siak dalam tata kelola keuangan daerah.

“Kami akan terus berupaya menjaga pelayanan publik tetap optimal. Kami berdiskusi banyak hal terkait tantangan yang dihadapi. Insyaallah Siak kuat, dan kami optimis tetap maksimal melayani rakyat,” ujar dia.