KBRI Phnom Penh Dikepung Ribuan WNI: Rekor 2.117 Aduan Scam Online

Indoragamnewscom, PHNOM PENH–Situasi di Kantor KBRI Phnom Penh, Kamboja, mendadak mencekam. Hanya dalam hitungan hari, ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) menyerbu kantor perwakilan diplomatik tersebut untuk menyelamatkan diri dari jeratan sindikat online scam.

Ledakan Kasus dalam Sepekan

Gelombang pengungsian WNI ini mencapai puncaknya pada periode 16–23 Januari 2026. Tercatat sebanyak 2.117 aduan masuk ke meja KBRI, sebuah angka fantastis yang memecahkan rekor kasus tahun sebelumnya.

Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, merinci lonjakan drastis yang terjadi dalam dua hari terakhir saja.

“Pada 22 Januari 2026 terdapat penambahan 224 WNI, dan pada 23 Januari 2026 hingga pukul 17.00 bertambah lagi 164 WNI. Sehingga, total yang ditangani mencapai 2.117 WNI dari sebelumnya 1.726 WNI pada periode 16 – 21 Januari 2026,” kata Santo dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (24/1/2026).

Efek Domino Razia Besar-besaran

Eksodus massal ini dipicu oleh tindakan tegas Pemerintah Kamboja yang menggerebek pusat-pusat penipuan daring. Akibatnya, ribuan pekerja migran—termasuk WNI—kocar-kacir keluar dari markas sindikat.

“Sehingga, menyebabkan banyak warga negara asing, termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat, beberapa kedubes asing di Phnom Penh juga dipenuhi ratusan warganya,” ucap Santo menjelaskan situasi di lapangan.

Upaya “Jalan Tol” Kepulangan

Saat ini, KBRI tengah berpacu dengan waktu untuk memproses kepulangan ribuan warga tersebut. Fokus utama adalah mereka yang tidak memegang dokumen resmi atau masa berlaku visanya telah habis.

“KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” ujarnya.

Skema Penanganan KBRI:

WNI Tanpa Paspor: Dilakukan pendataan, assessment kasus, dan penerbitan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) secara bertahap.

WNI Dokumen Lengkap: Didorong untuk segera mandiri membeli tiket kepulangan.

Peringatan Penipuan: WNI diminta waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan KBRI dengan meminta biaya ilegal.

“Layanan KBRI tidak dipungut biaya. Kecuali biaya resmi SPLP, sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Santo.

Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2025 lalu, KBRI rata-rata hanya menangani 15-30 kasus per hari. Namun kini, angka tersebut melonjak tajam hingga sempat menyentuh 520 aduan baru hanya dalam satu hari.