Komisi I DPR Desak Diplomasi Aktif Redam Eskalasi Militer di Timur Tengah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi I DPR RI Andina Theresia Narang mendesak penguatan jalur diplomasi guna merespons eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan bersenjata tersebut dinilai bukan sekadar persoalan regional, melainkan tantangan global yang mengancam stabilitas ekonomi serta keamanan dunia.

Parlemen mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam forum internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, demi membuka ruang dialog dan mencegah perluasan instabilitas yang lebih masif.

Urgenitas penanganan konflik ini ditekankan sebagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak luas, terutama terhadap jatuhnya korban jiwa. Andina menyatakan bahwa peningkatan tensi militer menuntut tanggung jawab kolektif masyarakat internasional.

“Situasi di Timur Tengah harus disikapi dengan prioritas utama pada diplomasi dan dialog. Perang bukan solusi. Kita semua harus mengutamakan upaya damai untuk menjaga stabilitas, demi mencegah jatuhnya korban dan meminimalkan dampak yang lebih luas,” tegas Andina dikutip pada Rabu (4/3/2026).

Adapun koordinasi intensif antara legislatif, pemerintah, dan pemangku kepentingan nasional menjadi prioritas untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.

Rencana evakuasi serta penguatan komunikasi lintas kementerian mulai disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika yang kian tak menentu.

Sementara itu, di level domestik, pemerintah diminta waspada terhadap potensi gejolak harga energi, fluktuasi nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok global yang dipicu oleh konflik tersebut.

Kendati demikian, penguatan diplomasi damai tetap diupayakan melalui jalur bilateral maupun multilateral sebagai strategi utama penghentian konflik.

Pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang pruden menjadi krusial agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Upaya tersebut harus dibarengi dengan komunikasi publik yang terukur dan transparan guna memberikan kepastian bagi masyarakat luas.

Langkah strategis ini merupakan bentuk komitmen untuk mengawal kepentingan nasional sekaligus memastikan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Melalui fungsi pengawasan, DPR akan terus memantau setiap kebijakan pemerintah dalam memitigasi risiko dari eskalasi militer di Timur Tengah tersebut. Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia yang senantiasa mengedepankan solusi damai dalam penyelesaian sengketa antarnegara.