Potensi Kegaduhan di Balik Jalur Istimewa ASN Koperasi Desa Merah Putih

Indoragamnewscom, JAKARTA-Janji pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berisiko memicu ketimpangan sosial yang serius.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, menengarai bahwa kebijakan rekrutmen tersebut berpotensi melukai perasaan jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai pelosok negeri.

Ia menegaskan bahwa keadilan sosial wajib menjadi landasan utama setiap kebijakan agar tidak tercipta “karpet merah” yang mencederai prinsip kesetaraan bagi para pejuang di garis depan pelayanan publik.

“Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi yang nasibnya masih terkatung-katung?” ujar Sonny, Selasa (17/3/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyoroti nasib penyuluh pertanian (THL-TBPP) yang telah bertahun-tahun mendampingi petani namun belum mendapatkan kepastian status serupa.
Menurutnya, diskursus mengenai jalur istimewa bagi rekrutmen baru merupakan bentuk ketidakadilan nyata di tengah antrean panjang honorer yang menanti kepastian negara.

Selain problem sumber daya manusia, Sonny mengkritisi ihwal dominasi kementerian di luar sektor perkoperasian yang justru mengambil peran teknis dalam rekrutmen ini.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, Kementerian Koperasi seharusnya menjadi motor penggerak utama guna menghindari ego sektoral yang berujung pada proyek seremonial belaka.

Ia turut mengingatkan agar pembangunan infrastruktur KDMP sebagai Proyek Strategis Nasional tidak menabrak aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas rencana ekspansi besar-besaran pengelolaan koperasi desa yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden.

Sonny mengajak pemerintah untuk melakukan refleksi mendalam atas tata kelola pemerintahan yang inklusif agar sinergi antarkementerian tidak meninggalkan luka bagi mereka yang telah lama berdedikasi bagi negara.