Banjir Bukan Sekadar Hujan, DPR Bongkar Penyebab Utamanya

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai bencana banjir yang berulang di berbagai daerah tidak semata dipicu oleh tingginya curah hujan, melainkan karena lemahnya pengelolaan siklus air dan rusaknya kawasan resapan akibat alih fungsi lahan.

Menurutnya, kesalahan dalam tata kelola lingkungan membuat air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sumber bencana.

Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sudjatmiko menjelaskan, air hujan semestinya dikelola dengan cara ditahan di permukaan dan diresapkan ke dalam tanah sebagai cadangan air. Namun, dalam praktiknya, air justru dibiarkan mengalir menjadi limpasan yang mempercepat terjadinya banjir.

“Air hujan seharusnya ditahan di permukaan bumi dan diresapkan ke dalam tanah sebagai cadangan air, bukan langsung dibiarkan mengalir menjadi limpasan yang memicu banjir,” ujar Sudjatmiko.

Ia menilai upaya meresapkan air ke dalam tanah selama ini masih sangat minim. Akibatnya, setiap kali curah hujan meningkat, genangan dan banjir hampir selalu terjadi di berbagai wilayah. Padahal, fenomena hujan dengan siklus lima hingga seratus tahunan merupakan proses alamiah yang seharusnya bisa diantisipasi dengan tata kelola lingkungan yang tepat.

Lebih jauh, Sudjatmiko juga menyoroti pembangunan infrastruktur dan permukiman yang kerap mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan. Ia menyebut kerusakan daerah resapan air serta berkurangnya ruang terbuka hijau telah memperbesar potensi banjir dan longsor di sejumlah daerah.

“Daerah aliran sungai tidak boleh dialihfungsikan menjadi pemukiman atau kawasan komersial, karena dampaknya banjir meluas hingga wilayah yang sebelumnya aman,” tegasnya.

Ia pun mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga kawasan lindung serta mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari mitigasi bencana jangka panjang. Menurutnya, langkah ini penting agar risiko bencana tidak semakin besar di masa mendatang.

“Kalau kita terus mengorbankan lingkungan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, maka bencana akan terus berulang dan semakin parah,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini.