Ketua Komisi II DPR usul ambang batas parlemen naik hingga 7 persen dan berlaku hingga DPRD kabupaten/kota. Simak skema berjenjang hingga sistem hangus./Foto: Humas DPR RIIndoragamnewscom, JAKARTA–Komisi V DPR RI baru saja menggelar rapat krusial bersama BMKG dan BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (28/1/2026).

Rapat ini menjadi ajang evaluasi “habis-habisan” atas capaian tahun 2025 sekaligus ketok palu untuk rencana kerja tahun 2026.
Hasilnya? Komisi V memberikan apresiasi tinggi atas efisiensi kedua lembaga, meski terselip kritik tajam mengenai kebijakan pemotongan anggaran di tengah meningkatnya risiko bencana nasional.
Rapor Hijau: BMKG Capai Realisasi Fisik 100 Persen

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengungkapkan kekagumannya atas serapan anggaran kedua lembaga yang sangat efektif. Hingga akhir Januari 2026, BMKG mencatatkan performa nyaris sempurna.
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” tegas Ridwan Bae.
Berdasarkan data rapat:
BMKG: Realisasi keuangan 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen.
Basarnas: Realisasi keuangan 97,87 persen dengan realisasi fisik 99,90 persen.
Ketok Palu Anggaran 2026: BMKG Dapat Tambahan, Basarnas “Gigit Jari”
Komisi V menyetujui perubahan pagu anggaran 2026. BMKG disepakati mengelola dana sebesar Rp2,57 triliun. Sementara itu, Basarnas harus puas dengan angka Rp1,48 triliun.
Sorotan tajam datang dari Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang menyayangkan adanya pemotongan anggaran Basarnas sebesar Rp69,3 miliar oleh Kementerian Keuangan, padahal beban kerja penanganan bencana makin berat.
“Untuk Basarnas bahwa harusnya Basarnas dapat tambahan, Pak. Bukan malah dapat berita ada potongan yang kita terima, dengan situasi yang sekarang,” kritik politisi PDI-Perjuangan tersebut kepada Kepala Basarnas.
Fokus 2026: Edukasi Masyarakat dan Respon Cepat
Meski ada dinamika anggaran, DPR memastikan program yang menyentuh rakyat tetap jadi prioritas. Berikut poin penting yang didorong Komisi V untuk 2026:
1.Penguatan Literasi BMKG: Mendukung penuh Program Prioritas Nasional seperti Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, hingga BMKG Goes to School.
2.Quick Response Basarnas: Memperkuat potensi SAR masyarakat melalui program SAR Goes to School demi mempercepat waktu tanggap (quick response time) saat terjadi kedaruratan.
“Melalui pemberdayaan masyarakat dan SAR Goes to School, dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana serta penguatan mekanisme waktu tanggap cepat,” tutup Ridwan Bae.






