Impor 105.000 Mobil Niaga dari India, Banggar DPR Desak Agrinas Batalkan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit mobil niaga dari India untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih menuai penolakan keras dari DPR.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta korporasi pelat merah tersebut membatalkan langkah yang dinilai bertentangan dengan arsitektur ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan industri dalam negeri dan ekonomi pedesaan .

Baca Juga

Masih Dalam Duka karena Bencana Alam, Persiraja Siap Curi Poin dari Gelora Pakansari

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Adapun rencana pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun itu terdiri atas 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4×4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors . Said mengkritik langkah tersebut karena menggunakan dana APBN yang bersifat multiyears, sementara sektor manufaktur nasional sejak 2011 tercatat tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kenyataannya lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Ayolah, BUMN perlu ikut memikirkan hal ini. Rencana impor tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Said mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut impor ini berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.

Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota membela kebijakan tersebut dengan alasan efisiensi dan kebutuhan spesifikasi kendaraan 4×4 untuk medan berat. Ia mengklaim pembelian langsung dari pabrikan India menghemat anggaran hingga Rp43 triliun.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyayangkan pesanan sebesar itu tidak dialokasikan ke produsen dalam negeri yang sebenarnya mampu memproduksi kendaraan niaga dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda impor tersebut hingga Presiden Prabowo kembali dari kunjungan kerja luar negeri dan dapat membahasnya secara komprehensif . Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti arahan pimpinan DPR, seraya menegaskan bahwa posisi Presiden jelas ingin mendorong industri dalam negeri.

Sementara polemik bergulir, sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga impor asal India dilaporkan telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Agrinas mengaku telah membayar uang muka 30 persen atau sekitar Rp21,58 triliun kepada prinsipal, namun menyatakan siap menerima konsekuensi apabila keputusan negara mengarah pada penundaan atau pembatalan kontrak.