BPS Harus Libatkan RT dan RW untuk Sensus Ekonomi 2026 Karena Anggaran Terbatas

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengubah strategi komunikasi publik dalam menyongsong Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks DPR RI pada Rabu (28/1/2026), Hetifah menekankan bahwa pendekatan yang membumi lebih penting daripada sekadar metodologi statistik.

Strategi Komunikasi Berbasis Komunitas Lokal

Hetifah menyoroti perlunya BPS mendekati pelaku UMKM dan sektor informal melalui jalur komunikasi yang digunakan sehari-hari. Ia menyarankan pemanfaatan tokoh dan organisasi lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain pengurus lingungan, organisasi sosial, komunitas ekonomi, dan kanal informasi.

Ia juga mengusulkan pembentukan posko sensus di tingkat desa untuk memastikan jangkauan data yang lebih luas dan akurat.

Mengingat adanya keterbatasan anggaran, Hetifah meminta agar perencanaan hingga pelaksanaan SE 2026 disusun secara realistis namun tetap inklusif. Menurutnya, keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada kepercayaan publik agar tidak muncul sikap acuh tak acuh dari masyarakat saat pendataan berlangsung.

“Sensus Ekonomi 2026 harus melibatkan seluruh masyarakat. Strateginya tidak boleh elitis, tetapi tetap realistis mengingat keterbatasan anggaran. Kuncinya ada pada kepercayaan publik,” ujar Hetifah.

Selain tahap pendataan, Komisi X menekankan pentingnya fase setelah sensus selesai. BPS diminta untuk mendiseminasikan hasil data menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga legitimasi lembaga dan membuktikan bahwa data tersebut bermanfaat bagi kebijakan publik.

“Sensus Ekonomi tidak boleh terasa sebagai urusan elite statistik. Ini harus menjadi ruang bagi rakyat untuk bersuara melalui data, yang kelak kembali kepada mereka dalam bentuk kebijakan yang adil dan berpihak,” tegasnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan sepakat dengan arahan tersebut. BPS berkomitmen untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap sensus ini.

Sebagai tindak lanjut, BPS akan memperkuat kolaborasi dengan tokoh lokal dan mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama Komisi X untuk merumuskan teknis komunikasi yang efektif.