Charles Honoris Tagih Janji Rp20 Triliun dan Nasib 11 Juta Peserta yang Dinonaktifkan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menagih penjelasan komprehensif dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan jaminan kesehatan nasional.
Ia mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang pernah dibahas bersama direksi periode sebelumnya yang menunjukkan potensi kebangkrutan jika tidak ada langkah fundamental.

Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk memberikan tambahan modal Rp20 triliun serta nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Charles mengungkapkan kekhawatirannya.

“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujar Charles dikutip Kamis (9/4/2026).

Kekhawatiran tersebut tidak berlebihan. Berdasarkan laporan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), aset neto BPJS Kesehatan terus melemah dari Rp56,51 triliun pada Desember 2022 menjadi hanya Rp34,53 triliun pada Oktober 2025, yang hanya cukup untuk membiayai layanan selama 2,28 bulan.

DJSN bahkan memproyeksikan bahwa tanpa adanya bauran kebijakan segera, dana jaminan sosial kesehatan berisiko mengalami defisit aset neto dan gagal bayar pada semester I tahun 2026 .

Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk memberikan tambahan modal Rp20 triliun.

“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah menyiapkan suntikan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Namun, pencairannya masih menunggu proposal penggunaan dana yang terperinci dan jelas dari manajemen BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Purbaya mengungkapkan bahwa Rp10 triliun dialokasikan untuk memperkuat permodalan, sementara sisanya masih belum jelas peruntukannya.

Selain masalah finansial, Charles juga menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu.

“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.

Penonaktifan ini terjadi akibat pemutakhiran data menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi bahwa dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, 106.153 peserta telah diaktifkan kembali secara otomatis (pasien katastropik), sementara 44.500 lainnya menjalani reaktivasi reguler dengan 42.000 di antaranya kembali sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau mendapat bantuan dari pemerintah daerah .

Kekhawatiran Charles kian bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut menjadi pemicu utama banyak bupati mulai mengurangi alokasi anggaran untuk membayar iuran warga.

“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.

Kondisi ini telah diantisipasi oleh beberapa pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, misalnya, menyiapkan anggaran Rp42 miliar sebagai langkah antisipasi apabila kabupaten dan kota menghentikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) akibat dampak pemotongan TKD.

Menutup pernyataannya, Charles menyentil prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, hanya dibutuhkan sekitar Rp108,8 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar 100 persen rakyat Indonesia tercover secara aktif.

“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.

“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100 persen dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” pungkasnya.