DPR Minta Pemerintah Berhenti Beri Informasi Kontradiktif Ihwal Stok BBM

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi VI DPR RI mendesak pemangku kebijakan energi untuk menyelaraskan narasi publik guna menghindari keresahan masyarakat menjelang momentum mudik Lebaran.

Legislator menyoroti adanya pertentangan data antara klaim ketersediaan stok PT Pertamina yang dinyatakan aman dengan pernyataan Menteri ESDM perihal ketahanan cadangan nasional yang disebut hanya mencukupi untuk 21 hari.

Diskrepansi informasi ini dinilai berisiko memicu perilaku belanja panik (panic buying) yang justru dapat mengganggu stabilitas distribusi energi di lapangan saat beban konsumsi mencapai titik puncak.

Ketidakselarasan informasi tersebut mencuat di tengah upaya Pertamina mempertebal cadangan domestik melalui optimalisasi operasional kilang di berbagai daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlela, menengarai bahwa proyeksi pesimistis mengenai ketahanan energi nasional selama tiga pekan tersebut hanya akan terjadi jika seluruh infrastruktur produksi berhenti berfungsi secara total.

“Pernyataan bahwa stok BBM hanya bertahan sekitar 20 atau 21 hari berpotensi menimbulkan panic buying di masyarakat. Padahal dari penjelasan Pertamina, cadangan dan distribusi BBM sudah disiapkan dengan baik alias aman,” ujar Ida dikutp Senin (9/3/2026).

Adapun realitas operasional menunjukkan bahwa mayoritas kilang milik negara masih terus berproduksi secara kontinu untuk menjamin ketersediaan pasokan selama periode Idulfitri.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut berharap pemerintah segera merilis klarifikasi resmi guna menetralisasi kekhawatiran publik yang muncul akibat pernyataan pejabat sebelumnya.

Transparansi mengenai kemampuan produksi kilang dianggap sebagai faktor kunci untuk memberikan rasa tenang bagi jutaan pemudik yang akan menempuh perjalanan jarak jauh.

“Tadi kan sempat dijelaskan bahwa pernyataan stok atau cadangan BBM yang hanya 21 hari itu kalau kilang kita tidak berproduksi lagi. Penjelasan seperti ini harusnya juga disampaikan ke masyarakat,” tegas Ida.

Pemerintah diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan data strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama pada masa krusial angkutan Lebaran.

Sinergi komunikasi antara kementerian teknis dan operator pelat merah menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi simpang siur informasi yang kontraproduktif.

Penegasan mengenai kondisi cadangan yang faktual diharapkan mampu menjaga psikologi pasar tetap stabil sehingga proses mobilisasi nasional dapat berlangsung lancar tanpa bayang-bayang kelangkaan bahan bakar.