Gus Ipul Bocorkan Rencana Besar: Penerima Bansos Bakal Jadi Bos Koperasi dan Dapat SHU Tiap Tahun?

Indoragamnewscom, JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan skema revolusioner bagi para penerima bantuan sosial (bansos).

Tak hanya sekadar menyalurkan dana segar pada Februari 2026 mendatang, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberi sinyal bahwa 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan “naik kelas” menjadi anggota koperasi desa.

Jadwal Pencairan Bansos Februari 2026

Kabar utama yang ditunggu masyarakat adalah kepastian distribusi bantuan reguler tahap pertama. Gus Ipul memastikan bahwa bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan segera mengalir.

“Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di antaranya adalah PKH dan bantuan sembako,” jelas Gus Ipul di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Selama ini, penyaluran memang masih mengandalkan jalur konvensional lewat Bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Gebrakan Baru: Penerima Bansos Jadi Anggota Koperasi

Namun, yang mencuri perhatian adalah rencana pemerintah mendorong KPM bergabung ke dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Gus Ipul menjelaskan, dengan menjadi anggota Kopdes, para orang tua dan keluarga penerima manfaat secara otomatis memiliki andil dalam perputaran ekonomi desa. Mereka didorong memproduksi barang yang bisa dijual melalui koperasi, sehingga di akhir tahun mereka tidak hanya mengandalkan bantuan, tapi juga mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

“Jadi dia juga ikut dapat SHU di akhir tahun, dia juga sebagai konsumen. Jadi banyak manfaat. Di samping diharapkan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkapnya.

Menunggu Komando Presiden Prabowo

Meski ide melibatkan KPM dalam koperasi desa ini sangat menggiurkan, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan final masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah masih perlu mematangkan kesiapan infrastruktur koperasi di lapangan sebelum benar-benar dijalankan.

“Nanti ke depannya seperti apa, kami akan bicarakan lebih lanjut ya. Tentu akan menyesuaikan dengan arahan Bapak Presiden,” kata Gus Ipul.

Rencana ini menjadi harapan baru agar bansos tidak lagi dipandang sebagai bantuan konsumtif, melainkan modal sosial untuk memandirikan ekonomi rakyat kecil melalui sistem koperasi yang berakar di desa.