Lonjakan Sampah Pascalebaran Harus Diantisipasi, Tragedi Bantargebang Jadi Pelajaran

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Elpisina mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah darurat untuk mengantisipasi ledakan volume sampah pascalebaran.

Peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri diprediksi memicu lonjakan sampah rumah tangga secara drastis yang berpotensi membebani kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA).

Tragedi longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada 8 Maret 2026 yang menewaskan tujuh orang menjadi pijakan utama desakan ini.

Insiden yang terjadi saat truk sampah sedang mengantre untuk membongkar muatan itu dipicu hujan lebat dengan durasi lama, struktur timbunan yang tidak stabil, serta kapasitas TPA yang telah melampaui batas.

“Tragedi Bantargebang yang menewaskan tujuh orang harus menjadi pelajaran serius. Jangan sampai ada lagi korban akibat pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik. Pemerintah harus menyiapkan strategi darurat untuk mengantisipasi lonjakan sampah Lebaran ini,” ujar Elpisina dikutip pada Senin (23/3/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menilai lonjakan sampah musiman tidak boleh lagi dianggap sebagai rutinitas biasa. Terlebih, Jakarta sebagai pusat ekonomi disebut belum memiliki manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni.

Hingga awal Maret 2026, TPST Bantargebang menerima rata-rata 7.400 hingga 8.000 ton sampah per hari dari Jakarta, dengan ketinggian gunungan sampah mencapai lebih dari 50 meter atau setara gedung 16 lantai, serta kapasitas lahan 110,3 hektare diperkirakan telah terisi lebih dari 80 persen.

“Tragedi Bantargebang adalah cermin kedaruratan pengelolaan sampah di tanah air. Jakarta sebagai pusat ekonomi ternyata belum mempunyai manajemen pengelolaan sampah yang mumpuni, apalagi wilayah lain,” ujarnya.

Elpisina menegaskan ketergantungan pada TPA sebagai solusi tunggal sudah tidak lagi memadai dan cenderung berbahaya. Tanpa reformasi tata kelola yang cepat, penumpukan sampah tidak terkendali dapat memicu risiko bencana lingkungan maupun keselamatan manusia.

“TPA tidak boleh lagi menjadi satu-satunya solusi. Kita butuh langkah nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengangkutan hingga optimalisasi pengolahan sampah di tingkat daerah. Reformasi tata kelola sampah dari hulu ke hilir sudah harga mati,” tegasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup memperkirakan total sampah yang dihasilkan selama periode mudik 2026 mencapai sekitar 71.960 ton, sejalan dengan prediksi pergerakan masyarakat sebanyak 143,91 juta orang.

Lonjakan ini mengkhawatirkan karena kapasitas Bantargebang kritis, sementara beberapa daerah seperti Kota Bandung mencatat kenaikan volume sampah hingga 20 persen selama Ramadan dan Lebaran.

Elpisina meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi intensif untuk memperkuat sistem pemilahan dan pengolahan sampah modern di sumbernya. Langkah ini krusial agar beban di TPA tidak mencapai titik kritis saat puncak arus sampah pascalebaran.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Lakukan koordinasi lintas sektor agar lonjakan sampah pasca Lebaran ini dapat ditangani secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak lingkungan apalagi korban jiwa di kemudian hari,” pungkasnya.