Maman: Jangan Polemik War Tiket, Fokus Percepat Jemaah Lansia

Indoragamnewscom, JAKARTA-Politisi Fraksi PKB itu menegaskan persoalan yang lebih mendesak bukanlah sistem perebutan tiket—melainkan bagaimana negara bisa mempercepat keberangkatan bagi lansia dan jemaah berisiko tinggi yang tak bisa menunggu hingga 40 tahun.

Komisi VIII DPR pun siap menjadi “juru bicara” di daerah masing-masing untuk meyakinkan masyarakat bahwa persiapan haji tahun ini paling matang sejauh ini.

Wacana “war tiket haji” yang mencuat dalam Rakernas Kementerian Haji dan Umrah pekan lalu memantik perhatian serius DPR.

Namun bagi Maman Imanul Haq, polemik soal sistem baru itu hanya mengaburkan isu yang lebih krusial.

“Isunya bukan sekadar war ticket, tetapi bagaimana kita bisa mempercepat antrean bagi lansia, bagi yang berisiko tinggi, dan bagi mereka yang tidak memungkinkan menunggu waktu yang terlalu panjang,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Kemenhaj di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Di sejumlah daerah, masa tunggu haji mencapai 30 hingga 40 tahun. Kondisi ini, menurut Maman, sangat tidak ideal—terutama bagi mereka yang sudah mendaftar sejak usia produktif tetapi harus menunggu hingga renta.

“Kita tidak ingin ada orang yang harus menunggu 30 atau 40 tahun lagi untuk berangkat haji, sampai mereka mempertanyakan apakah masih memiliki umur atau tidak saat giliran itu tiba,” katanya.

Maman menilai kebijakan afirmatif untuk kelompok prioritas ini jauh lebih mendesak dibandingkan menguji coba skema baru yang belum terukur dampaknya.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat diplomasi kuota dengan Arab Saudi serta membenahi sistem antrean agar lebih adaptif dan transparan.

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengakui bahwa istilah “war tiket” adalah wacana yang ia lontarkan sendiri di internal kementerian sebagai pemikiran progresif untuk memangkas antrean panjang. Namun, ia tak keberatan menutup wacana itu jika dianggap prematur.

“Dan kalau itu dianggap terlalu prematur, ya akan kita tutup dulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” ujarnya dalam rapat yang sama.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak juga memperjelas bahwa war tiket bukan kebijakan tahun 2026. “Itu bukan kebijakan tahun ini, jadi jangan salah. Itu adalah wacana kita,” tegasnya. Ide itu muncul sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan antrean haji, namun masih dalam tahap formulasi.

Maman menegaskan Komisi VIII DPR RI memiliki komitmen penuh menyukseskan haji 2026. Ia bahkan menyebut para anggota DPR siap menjadi “juru bicara” di daerah pemilihan masing-masing.

“Kami siap menjadi juru bicara di daerah pemilihan masing-masing untuk menyampaikan bahwa tidak ada persiapan yang lebih sistematis dan lebih siap dibandingkan persiapan haji tahun ini,” ujarnya.