Mentan Amran Bongkar Kuota Impor Daging 2026: Stok Melimpah, Siapa Berani Main Harga?

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah mengambil langkah agresif untuk menjamin piring masyarakat tetap terisi daging dengan harga terjangkau sepanjang tahun 2026.

Di tengah proyeksi kebutuhan nasional yang menembus 794,3 ribu ton, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengirimkan peringatan keras kepada para “pemain” yang mencoba mengganggu distribusi.

Pasokan “Banjir”, Swasta Dapat Jatah 700 Ribu Ekor!

Pemerintah memastikan tidak ada hambatan bagi pengusaha. Tahun ini, alokasi raksasa berupa impor sapi dan kerbau bakalan sebanyak 700 ribu ekor resmi diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta. Jumlah ini setara dengan 189,7 ribu ton daging.

Tak hanya bakalan, swasta juga dijatah impor daging lembu sebesar 30 ribu ton. Amran menegaskan prosedur perizinan kini berjalan transparan dan cepat.

“Ini kuota impor sapi, sudah keluar. Di mana masalahnya? Tidak ada yang dipersulit. Kita sudah keluarkan. Kemudian BUMN yang juga mendapat alokasi, itu wajib untuk melakukan stabilisasi harga,” ujar Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Amran meluruskan kabar miring mengenai kuota BUMN. Menurutnya, keterlibatan perusahaan negara bukan untuk menyaingi swasta, melainkan sebagai instrumen perlindungan bagi rakyat saat harga pasar mulai tak masuk akal.

“Untuk daging, itu bukan dipangkas kuotanya, tapi supaya BUMN menjadi stabilisator. Ini dilakukan untuk rakyat Indonesia. Negara harus hadir, termasuk dalam komoditas daging,” tegasnya. Ia menambahkan, “Yang diimpor oleh BUMN itu untuk rakyat, bukan untuk konsumsi BUMN. Tapi untuk intervensi pasar. Kalau terjadi lonjakan harga, pemerintah harus hadir,” ungkapnya.

Aman Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Turun Tangan

Kabar baik bagi konsumen, stok daging nasional per 6 Januari 2026 tercatat sangat kuat berkat sisa stok tahun lalu sebesar 41,7 ribu ton. Dengan total ketersediaan yang diprediksi mencapai 949,7 ribu ton, pasokan untuk Ramadan dan Idulfitri di bulan Februari-Maret dipastikan aman terkendali.

Namun, pemerintah tidak mau kecolongan. Mencium adanya indikasi penjualan di atas Harga Acuan Pembelian (HAP), Amran langsung menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan “bersih-bersih” di rantai distribusi.

“Siapa yang bermain, apakah di penggemukan, distribusi, atau pihak lain, pasti akan ketemu,” pungkas Amran dengan nada mengancam.