Netty Prasetiyani Soroti Ibu Melahirkan di Jalan Rusak Mamuju, Minta Akses Kesehatan Prioritas

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan akibat kondisi jalan rusak di Desa Kopeang, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (24/3/2026).

Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan akses kesehatan dan infrastruktur guna mencegah kejadian serupa terulang. Peristiwa tersebut terjadi karena keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan, di mana ibu hamil harus dibawa menggunakan kendaraan sederhana lantaran ambulans tidak dapat menjangkau lokasi akibat kondisi jalan yang rusak.

Netty menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut, meskipun ibu dan bayi dilaporkan selamat. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah, terutama daerah terpencil.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akses layanan kesehatan yang aman dan layak masih menjadi tantangan. Keselamatan ibu dan bayi tidak boleh ditentukan oleh kondisi jalan,” ujar Netty dikutip Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, persoalan ini tidak semata terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut infrastruktur dasar sebagai penunjang utama layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

Jalan rusak bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan jiwa. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh sebelumnya juga menyatakan hal serupa, bahwa akses menuju puskesmas di Desa Kopeang yang rusak dan bergelombang membuat kendaraan umum sulit melintas dan hanya dapat dilalui kendaraan tertentu seperti mobil hardtop atau sepeda motor trail.

Kondisi infrastruktur di Desa Kopeang telah lama memprihatinkan. Sebuah laporan pada November 2025 mengungkapkan bahwa warga Desa Kopeang terpaksa menandu pasien sejauh 21 kilometer melewati jalan berlumpur, licin, serta sungai berarus deras hanya untuk mencapai puskesmas.

Perjalanan yang memakan waktu hingga delapan jam itu ditempuh dengan berjalan kaki karena kondisi jalan tidak memungkinkan ambulans atau kendaraan lain melintas hingga ke pemukiman.

“Kalau hujan deras, jalan makin parah dan kadang tertutup air sungai. Kami hanya bisa tandu kalau ada yang sakit,” ungkap Ruspanna, warga Desa Kopeang.

Netty menekankan pentingnya keberadaan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang memadai di desa, termasuk puskesmas pembantu yang didukung sarana dan prasarana layak. Di sisi lain, akses jalan yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan.

Legislator Fraksi PKS yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI periode 2024-2025 ini mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah terdampak agar masyarakat tidak lagi menghadapi risiko serupa, khususnya bagi ibu hamil yang membutuhkan penanganan cepat.

Selain itu, Netty mengingatkan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta kesiapan fasilitas dalam menangani persalinan.

Ia menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar telah menjadi bagian dari arah kebijakan nasional dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan 2025–2029 yang menekankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.

“Kita perlu memastikan layanan kesehatan ibu dapat diakses dengan cepat, aman, dan bermartabat, di mana pun masyarakat berada,” tegas politisi asal dapil Jawa Barat VIII itu.

Netty juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata sekaligus didukung infrastruktur yang memadai.

Anggota Komisi IX DPR lainnya, Ratih Megasari Singkarru, sebelumnya juga mendesak pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan akses layanan dasar setelah peristiwa ini.

DPR berharap peristiwa tersebut menjadi evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar komitmen menghadirkan layanan dasar yang berkualitas dan merata dapat terus diperkuat, khususnya dalam melindungi keselamatan ibu dan anak.