Tito Singgung Pilkada Langsung Picu Korupsi Kepala Daerah

Indoragamnewscom, JAKARTA-Rentetan kepala daerah terjaring OTT KPK dalam dua bulan terakhir membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara.

Menurutnya, ini bukan sekadar kasus individual, melainkan masalah sistematis yang berakar pada mekanisme rekrutmen politik, terutama biaya selangit dalam Pilkada langsung.

Tito menyampaikan hal itu usai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” ujarnya dikutip Rabu (15/4/2026).

Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa meskipun Pilkada langsung memiliki sisi positif, dampak negatifnya sangat nyata terutama dalam aspek finansial. Tingginya modal yang harus dikeluarkan calon kepala daerah, disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu kontestasi, memicu kerentanan terhadap tindak pidana korupsi demi mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan.

Sepanjang 2026, KPK telah menangkap sedikitnya sepuluh kepala daerah dalam OTT . Kasus terbaru menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada 11 April 2026, yang diduga memeras para pejabat di lingkungannya dengan total permintaan mencapai Rp5 miliar.

Sebelumnya, giliran Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari yang juga ditangkap.

Tito menegaskan bahwa fenomena ini bukan persoalan moral semata, melainkan problema mendasar yang melibatkan aspek kesejahteraan, integritas, hingga mekanisme rekrutmen.

“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” tegasnya.

Ia menyebut perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas mekanisme pemilihan saat ini guna menekan angka praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah ke depan.

Sebab, selama biaya politik masih setinggi itu, calon pemimpin yang bersih dan berkualitas akan sulit bersaing—dan yang terpilih pun berisiko besar terjebak dalam lingkaran korupsi demi mengembalikan modal.