Urgensi Optimalisasi Dana Kelolaan Rp900 Triliun dan Perluasan Kepesertaan Pekerja

Indoragamnewscom, JAKARTA-Optimalisasi tata kelola dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi syarat mutlak dalam meningkatkan manfaat proteksi bagi pekerja nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menengarai bahwa dengan dana kelolaan yang hampir menyentuh angka Rp900 triliun, negara memikul tanggung jawab besar untuk memastikan strategi investasi dilakukan secara presisi dan berkelanjutan.
Pasalnya, penguatan sistem jaminan sosial merupakan amanat konstitusi yang bertujuan memberdayakan masyarakat, terutama kelompok rentan di sektor informal dan pedesaan yang cakupan kepesertaannya baru mencapai 32,2 persen.

“Dana pengelolaan hampir menyentuh angka Rp 900 Triliun untuk itu kita punya tanggung jawab untuk mengoptimalkan bagaimana caranya kita manfaatkan dengan baik untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muhaimin saat menerima audiensi jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan, Selasa (17/3/2026).

Ia menekankan pentingnya membedakan persepsi publik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, mengingat kondisi keuangan lembaga jaminan tenaga kerja ini jauh lebih sehat dengan hasil investasi tahun lalu yang melampaui target.

Oleh karena itu, perluasan literasi serta kepatuhan pemberi kerja harus terus didorong agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh pekerja migran hingga buruh informal.

Selain aspek finansial, penguatan layanan langsung seperti program penyediaan 10 ribu hunian pekerja di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta Selatan hingga Gresik, menjadi prioritas dalam roadmap strategis ke depan.

BPJS Ketenagakerjaan sendiri memfokuskan program kerjanya pada pilar coverage, care, dan credibility untuk membangun kepercayaan publik melalui kolaborasi strategis dengan para pemangku kepentingan.

Penguatan kredibilitas data dan transparansi proses investasi diharapkan mampu memitigasi risiko sekaligus menjamin ketersediaan dana jangka panjang bagi jaminan hari tua dan perlindungan kecelakaan kerja para peserta.

Pertemuan tersebut turut mengungkap data bahwa hingga November 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan 5,69 juta klaim dengan nilai total Rp67,5 triliun.

Angka ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap jaminan sosial di tengah dinamika ekonomi global, sehingga keberlanjutan likuiditas lembaga menjadi diskursus utama dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat.