423 Puskesmas Tanpa Dokter dan Ribuan Kelas Rusak, DPR Desak Bappenas Segera Bertindak

Indoragamnews.com, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor, mengungkapkan data mengenai belum terpenuhinya standar pelayanan dasar di berbagai daerah, khususnya pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta pada Rabu (28/1/2026).

Jiddan sapaan akrabnya memaparkan temuan spesifik mengenai kekosongan tenaga medis di ratusan fasilitas kesehatan serta kerusakan bangunan sekolah yang dinilai membahayakan siswa.

Sektor Kesehatan: Terdapat 423 Puskesmas yang saat ini tidak memiliki dokter umum. Selain itu, ribuan Puskesmas lainnya tercatat kekurangan tenaga medis.

Sektor Pendidikan: Di Kabupaten Tasikmalaya saja, terdapat 1.613 ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kategori rusak berat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas belajar mengajar harus dilakukan di luar gedung.

“Hingga kini terdapat 423 Puskesmas tanpa dokter umum sama sekali. Ribuan Puskesmas lainnya minim tenaga medis, membuat layanan kesehatan dasar bagi rakyat di daerah terpencil nyaris tidak ada. Di satu kabupaten seperti Tasikmalaya, terdapat 1.613 ruang kelas SD atau SMP rusak berat, anak-anak terpaksa belajar di teras atau di luar gedung karena bangunan nyaris roboh,” ujar Jiddan.

Ketidaksesuaian Data Produksi dan Harga Pangan

Selain infrastruktur, Jiddan menyoroti perbedaan antara data surplus produksi komoditas pangan dengan kenyataan harga di pasar. Menurutnya, klaim ketersediaan beras dan jagung yang tinggi tidak diikuti dengan penurunan harga yang dirasakan konsumen.

Ia mencatat bahwa harga jagung pipil untuk pakan ternak telah mencapai Rp7.500 per kilogram. Hal ini berdampak langsung pada kenaikan harga produksi serta harga jual daging ayam dan telur di masyarakat.

“Kementerian Pertanian boleh saja mengklaim produksi beras melimpah, namun faktanya harga beras terus mendaki. Jagung pipil untuk pakan ternak menembus Rp7.500 per kilogram, memicu kenaikan harga daging ayam dan telur. Di mana kehadiran Inpres dalam meredam gejolak harga bahan pokok strategis seperti ini?” tanyanya.

Desakan Terobosan Kebijakan

Komisi XI mendesak Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun langkah strategis guna mengatasi ketimpangan distribusi fasilitas publik antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Jiddan menekankan bahwa pembangunan irigasi, pemenuhan dokter di puskesmas, dan perbaikan sekolah harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penundaan pemenuhan hak dasar warga selama puluhan tahun.

Ia meminta Bappenas merumuskan solusi konkret yang bersifat permanen, bukan sekadar kebijakan penanganan sementara atau “tambal sulam”.