Pembangunan Jalur Puncak II Harus Terwujud 2027

Indoragamnewscom, BANDUNG-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Karim menegaskan komitmennya untuk mengawal alokasi anggaran pembangunan Jalur Puncak II, dengan harapan realisasi proyek strategis ini dapat dimulai pada 2027.
Menurutnya, jalur alternatif yang telah digagas sejak lama ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat kemacetan di kawasan Puncak—terutama saat libur panjang akhir pekan dan hari besar keagamaan—semakin tidak terkendali.

Keberadaan jalur ini dinanti tidak hanya oleh masyarakat Cianjur dan Bogor, tetapi juga oleh pelaku usaha serta wisatawan yang selama ini kerap terjebak kemacetan berjam-jam.

Abdul Karim menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengonfirmasi alokasi anggaran pembangunan Jalur Puncak II dalam APBD 2027.

“Gubernur Jabar menyatakan anggaran pembangunan jalur Puncak II sudah dialokasikan di tahun 2027. Sehingga kami akan terus mengawal sampai pembangunan terwujud,” katanya dikutip Senin(30/3/2026).

Ia menekankan pentingnya pengawasan agar proyek yang telah lama dinanti ini tidak mengalami kendala di lapangan.

Jalur Puncak II direncanakan membentang dari kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, menuju Cianjur selatan, dengan panjang sekitar 50 kilometer. Wacana pembangunan jalur alternatif ini sebenarnya telah mengemuka sejak lebih dari satu dekade lalu sebagai solusi atas kemacetan parah di Jalur Puncak yang kerap melumpuhkan perekonomian dan mobilitas masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Jawa Barat, pada puncak arus mudik Lebaran 2026 lalu, volume kendaraan yang melintas di Jalur Puncak mencapai 45.000 unit per hari, meningkat 20 persen dibanding tahun sebelumnya.

Politisi yang akrab disapa Asep ini menyebut bahwa pembangunan Jalur Puncak II sangat dinanti oleh masyarakat Cianjur dan Bogor. Sebab, jalur ini dinilai dapat mempersingkat waktu tempuh, terutama saat akhir pekan, sehingga masyarakat dapat cepat sampai tanpa terjebak macet yang kerap berlangsung hingga 3-4 jam.

Tak hanya warga lokal, pelaku usaha seperti pemasok sayur mayur, bunga hias, dan berbagai komoditas pertanian lainnya juga menggantungkan harapan pada proyek ini. Selama ini, distribusi hasil pertanian dari kawasan Puncak ke pasar-pasar di Jakarta dan Tangerang kerap terhambat kemacetan, yang berdampak pada harga dan kualitas produk.

“Jalur Puncak II sudah digagas sejak lama, sehingga harus mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah mesti mendukung dengan memperbaiki jalan kabupaten yang rusak sehingga terkoneksi langsung ke Puncak II,” ujar Abdul Karim.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalur baru tidak akan optimal tanpa didukung oleh akses jalan kabupaten yang memadai untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat ke jalur utama.

Dari sisi pariwisata, keberadaan Jalur Puncak II juga diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Puncak-Cianjur. Selama ini, potensi wisata di wilayah tersebut, mulai dari Kebun Raya Cibodas, Taman Safari Indonesia, hingga berbagai agrowisata dan perkebunan teh—belum sepenuhnya tergarap optimal karena akses yang terhambat kemacetan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.

Dengan adanya jalur alternatif, wisatawan tidak lagi ragu untuk datang berlibur ke kawasan ini tanpa takut terjebak macet berjam-jam.

Abdul Karim juga menyoroti pentingnya pengelolaan jalur baru ini agar tidak mengalami nasib serupa dengan jalur eksisting. Menurutnya, sistem manajemen lalu lintas yang terintegrasi, penerapan ganjil-genap, serta pembatasan kendaraan berat harus disiapkan sejak awal.
Selain itu, pengembangan transportasi massal seperti bus wisata juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Pembangunan Jalur Puncak II merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2023–2027. Proyek ini masuk dalam kategori infrastruktur prioritas karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian, pariwisata, dan mobilitas masyarakat di tiga kabupaten, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi.

Dengan alokasi anggaran yang telah dijanjikan, Abdul Karim berharap proses pembebasan lahan dapat dimulai segera agar konstruksi dapat berjalan sesuai jadwal.