Komisi XII DPR Soroti Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Tambang Sultra

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi XII DPR RI mengawal ketat perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang mengharuskan keberadaan investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa investasi di sektor pertambangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Pernyataan ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Kendari.

“Kami berharap bahwa keberadaan dari perusahaan pertambangan itu betul-betul melibatkan masyarakat setempat sehingga dengan demikian masyarakat mendapatkan manfaatnya. Tadi kami mendapat laporan rata-rata ada yang 70 persen masyarakat lokal, itu bagus,” ucap Bambang Patijaya dikutip Jumat (17/4/2026).

Merujuk pada data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) per April 2024, Provinsi Sulawesi Tenggara berstatus sebagai wilayah dengan sebaran sumber daya dan cadangan nikel paling besar di Indonesia.

Dari total cadangan logam nikel nasional yang mencapai 49,26 juta ton, mayoritas kekayaan tersebut tertanam di wilayah Sultra.

Kualitas Penyerapan Jadi Sorotan

Anggota Komisi XII DPR RI, Dipo Nusantara, turut mencecar langsung perwakilan perusahaan swasta terkait kedalaman dan kualitas penyerapan tenaga kerja di lapangan. Dipo secara spesifik mempertanyakan posisi apa saja yang dipercayakan kepada putra-putri daerah.

“Tadi saya tanyakan langsung ke beberapa PT swasta berapa persen tenaga kerja lokal diserap di sini. Mereka bilang kayak di (perusahaan) Jaya Makmur Lestari tadi 77 persen lainnya tenaga asing,” paparnya dalam kesempatan yang sama.

Ia kemudian menegaskan agar warga lokal tidak sekadar dijadikan pelengkap status. Selain itu kata dia jangan sampai ada ketimpangan antara masifnya angka eksploitasi cadangan nikel dengan realitas infrastruktur di sekitar wilayah tambang.

“Saya harap masyarakat di sini merasakan dampaknya. Jangan hanya tanahnya dikeruk dikirim ke pihak luar, tapi di sini saya lihat pembangunannya tidak sebanding dengan yang mereka terima,” tegasnya.

DPR Dukung Optimalisasi Serapan Dua Arah

Bambang Patijaya menambahkan bahwa optimalisasi penyerapan tenaga kerja harus berjalan dua arah, yakni diiringi peningkatan kompetensi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan industri.

“Masyarakat juga harus meningkatkan kapasitas dan produktivitas agar mampu memenuhi kebutuhan perusahaan,” ujarnya.

Ia mengatakan sinergi antara ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja penting untuk meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan investasi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah perusahaan pertambangan, antara lain PT Vale Indonesia Tbk, PT ANTAM Tbk, PT Makmur Lestari Primatama, dan PT Riota Jaya Lestari.

Komisi XII DPR RI berharap sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.