Skenario Evakuasi hingga Tambahan Biaya Haji yang Ditanggung Negara

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, meminta pemerintah menyiapkan skenario mitigasi darurat, termasuk rencana evakuasi di tengah eskalasi konflik Iran-Israel.

Tekanan geopolitik itu berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah jelang pemberangkatan kloter pertama haji 2026 yang dijadwalkan pada 22 April.

Kesiapan sistem digitalisasi layanan dan transparansi penggunaan keuangan negara juga menjadi sorotan utama.

Kenaikan harga avtur global yang dipicu konflik tersebut memaksa adanya penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pemerintah mencatat lonjakan biaya operasional penerbangan hingga Rp1,77 triliun, dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan pemerintah terkait tambahan biaya itu. Namun, Surahman menegaskan bahwa selisih biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jamaah, melainkan ditanggung oleh keuangan negara.

“Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Surahman dikutip Sabtu (18/4/2026).

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah meminta agar pelonjakan biaya haji tidak dibebankan kepada masyarakat . Surahman menambahkan, tambahan biaya dari APBN itu harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.

Ia menyoroti pentingnya integrasi data antara Kementerian Haji dan Umrah RI dengan otoritas Arab Saudi. Digitalisasi layanan, menurutnya, harus mampu menciptakan efisiensi tanpa menambah beban administrasi bagi jamaah. Hal ini sejalan dengan target Saudi Vision 2030 yang juga didukung penuh oleh Indonesia untuk modernisasi layanan haji.

Terkait pengelolaan dana haji yang mencapai Rp181 triliun , politisi Fraksi PKS ini menekankan transparansi investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji,” tegasnya.

Ancaman terbesar saat ini bukan hanya soal biaya, tetapi keselamatan jiwa. Konflik yang melibatkan AS, Iran, dan Israel disebut berpotensi mempengaruhi jalur penerbangan dan stabilitas kawasan.

Surahman mengapresiasi Instruksi Presiden yang menjadikan keselamatan jamaah sebagai prioritas utama. Kementerian Haji dan Umrah disebut telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk koordinasi ketat dengan otoritas Arab Saudi serta rencana kontijensi evakuasi darurat jika kondisi memburuk.

“Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman,” tegas Surahman.

Selain aspek fisik, Surahman meminta pemerintah gencar meluruskan informasi di publik agar jamaah tidak terpengaruh isu tak bertanggung jawab. Ia mendorong penyediaan dukungan psikososial bagi jamaah agar tetap tenang dan fokus beribadah di tengah dinamika geopolitik yang panas.

“Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global,” pungkas Surahman.