Riyono: Dunia Gagal Atur Pangan, Indonesia Harus Fokus Cadangan

Indoragamnewscom-Kondisi pangan global berada dalam ancaman serius akibat perang Iran–Israel dan Amerika Serikat yang membuat tekanan harga pangan dunia terus melambung.

Dua perang besar, Timur Tengah dan Ukraina vs Rusiaberlangsung bersamaan, menciptakan “bencana” dalam keseimbangan pangan global.

Target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-2 pada 2030, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan, terancam gagal untuk kali kedua akibat perubahan ekstrem peta pangan global.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menegaskan bahwa Indonesia harus memfokuskan diri pada cadangan pangan dan perlindungan petani sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Food and Agriculture Organization (FAO), Máximo Torero, dalam konferensi pers di Markas Besar PBB New York, Rabu (25/3/2026), memperingatkan bahwa gangguan di Selat Hormuz telah memicu salah satu guncangan paling parah terhadap arus komoditas global dalam beberapa tahun terakhir.

Arus lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz, yang biasanya mengangkut sekitar 20 juta barel minyak per hari atau 35 persen aliran minyak mentah global, serta 30 persen perdagangan pupuk dan seperlima LNG, telah turun lebih dari 90 persen dalam hitungan hari .

“Ini bukan hanya guncangan energi. Ini adalah guncangan sistematis yang mempengaruhi sistem pangan secara global,” tegas Torero.

Wilayah Teluk menyumbang hampir setengah dari perdagangan sulfur global—input penting untuk produksi pupuk fosfat. Gangguan pasokan sulfur berisiko memecah produksi pupuk fosfat global, termasuk di negara-negara produsen utama.

Harga pupuk telah melonjak tajam. Pupuk urea granular Timur Tengah naik 19 persen pada pekan pertama Maret, sementara harga pupuk urea Mesir melonjak 28 persen.

Proyeksi FAO menunjukkan harga pupuk global bisa rata-rata 15 hingga 20 persen lebih tinggi pada paruh pertama 2026 jika krisis berlanjut. Petani di seluruh dunia menghadapi guncangan biaya ganda: pupuk lebih mahal dan bahan bakar yang melambung mempengaruhi seluruh rantai nilai pertanian, termasuk irigasi dan transportasi.

“Artinya dunia gagal mengatur perputaran pangan global. Adanya perang Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat semakin tinggi ketidakpastian global sehingga negara produsen pangan berprinsip menahan pangan untuk mereka sendiri,” papar Riyono dikutip Senin (30/3/2026).

Negara-negara yang paling rentan saat ini antara lain Sri Lanka dan Bangladesh yang sedang memasuki masa panen padi, India yang menghadapi penurunan produksi pupuk domestik sebelum musim Kharif, Mesir yang sangat bergantung pada impor gandum, serta sejumlah negara Afrika Sub-Sahara seperti Somalia, Kenya, Tanzania, dan Mozambik yang sangat bergantung pada impor pupuk. Bahkan eksportir besar seperti Brasil juga diprediksi akan terdampak, dengan potensi efek berantai ke pasar global.

Kegagalan global dalam distribusi pangan mengakibatkan harga naik, ketersediaan menurun, dan permintaan tinggi. Komoditas pangan berubah menjadi komoditas politik yang kerap merugikan petani.

“Pangan dan energi sebagai instrumen dasar manusia berubah menjadi senjata mematikan untuk menguasai bahkan ‘menjajah’ suatu negara atas nama impor, sedangkan produsen utamanya, yaitu petani dan negaranya, masih tetap miskin dan menderita,” tambah Riyono.

Dalam rangka memastikan pangan di Indonesia aman, Riyono menyampaikan tiga poin strategis. Pertama, menghadapi kondisi global yang cenderung menuju krisis, Indonesia harus memfokuskan ketersediaan pangan sebagai fondasi utama kedaulatan pangan.

“Cadangan pangan berupa beras yang sudah tembus 4 juta ton harus dijaga kualitas dan manajemen pengelolaannya,” tegasnya. Sebelumnya, pada September 2025, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan stok pangan nasional yang mencapai 4 juta ton di gudang Bulog.

Kedua, perlindungan kepada petani sebagai produsen pangan utama dengan skema insentif harga produk pertanian yang baik. Harga Gabah Kering Panen (GKP) dan jagung yang sudah baik harus tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah dengan asuransi hasil pertanian karena menghadapi risiko kemarau panjang.

Riyono sebelumnya juga menyoroti perlunya pemerintah membeli 100 ribu ton gula petani yang menumpuk di gudang karena tidak terserap pasar .

Ketiga, menjaga politik anggaran sektor pertanian dan perikanan agar tidak dikenakan efisiensi. Riyono menegaskan anggaran pertanian sebesar Rp60 triliun jangan sampai dipotong karena ketahanan pangan dan protein ada di sektor ini.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengalokasikan anggaran Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan dalam APBN 2026—angka yang menurut Riyono menunjukkan adanya kemauan politik kuat dari pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Dampak krisis Timur Tengah juga telah memaksa pemerintah menyesuaikan program prioritas. Badan Gizi Nasional memutuskan untuk mengurangi frekuensi distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari per minggu mulai 31 Maret 2026, sebagai langkah antisipasi tekanan harga pangan global.

Kebijakan ini diperkirakan menghemat hingga 40 triliun rupiah (sekitar US$2,3 miliar). Namun program tetap berjalan enam hari di daerah dengan risiko stunting tinggi.

“Ketiga langkah di atas akan mampu melindungi Indonesia dari krisis pangan. Rakyat jangan sampai mendapatkan harga pangan mahal karena imbas perang dan ketidakpastian global ini. Tugas negara hadir dan memastikan pangan sampai ke meja makan rakyat di pedesaan dan pelosok terluar bangsa ini,” tutup Riyono.