DPR Minta Evaluasi Total SNPMB, Soroti Dugaan Perjokian UTBK

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di perguruan tinggi negeri.

Evaluasi itu dinilai penting untuk memastikan sistem seleksi berjalan transparan, akuntabel, inklusif, dan berkeadilan.

“Panja Komisi X DPR RI Kemdiktisaintek perlu segera melakukan evaluasi pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru untuk memastikan pelaksanaan SNPMB berjalan secara transparan, akuntabel, inklusif, dan juga berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Indonesia,” kata Himmatul dalam Rapat Dengar Pendapat Panja SNPMB bersama Kemdiktisaintek, Panitia SNPMB, serta Dirjen Dikti, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta dikutip Minggu (7/6/2026).

Ia menekankan pentingnya pencegahan praktik kecurangan, termasuk dugaan perjokian dalam UTBK-SNBT. “Yang kedua, mencegah praktik pelanggaran dan kecurangan SNPMB dengan penguatan sistem pengawasan serta mitigasi praktik perjokian dalam pelaksanaan UTBK-SNBT melalui penyempurnaan algoritma seleksi, penggunaan perangkat pengamanan, serta identifikasi peserta secara ketat sejak awal pelaksanaan seleksi,” ujarnya.

Himmatul juga menyoroti evaluasi daya tampung program studi di PTN agar selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

“Ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap daya tampung program studi dan pelaksanaan seluruh jalur seleksi nasional guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daya dukung perguruan tinggi,” tuturnya.

Panja Komisi X juga melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Kemdiktisaintek, Dirjen Dikti, dan Panitia SNPMB. Isu yang mengemuka antara lain kesesuaian regulasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akses peserta dari daerah 3T dan wilayah terdampak bencana, hingga dampak sistem seleksi terhadap perguruan tinggi swasta.

Selain itu, Panja menyoroti efektivitas jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri, termasuk isu transparansi, akuntabilitas, dugaan kecurangan, digitalisasi sistem, keamanan data, serta mekanisme pengaduan peserta.

“Maka dalam RDP hari ini, Panja ingin menggali lebih dalam terkait pengawasan terhadap seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, khususnya di PTN, serta evaluasi yang sistematis dan menyeluruh terhadap proses SNPMB dan hal penting ini dilakukan untuk memastikan akses keterjangkauan dan kepastian layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat,” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.