Karhutla Ancam El Nino, Menko Polkam Aktifkan Kembali Desk Koordinasi

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah kembali mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino 2026–2027.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menilai karhutla sebagai persoalan multidimensi yang berdampak pada ketahanan nasional, kesehatan masyarakat, lingkungan, hingga hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat pencemaran asap lintas batas.

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 bertajuk “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” di Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, Desk dan Satuan Tugas Karhutla dibubarkan setelah kondisi karhutla pada 2025 dinilai terkendali. Kini, reaktivasi dilakukan untuk memperkuat konsolidasi nasional, sinergi lintas sektor, serta kesiapsiagaan menghadapi El Nino 2026–2027.

“Pengendalian karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat,” ujar Djamari.

Ia menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bukan lagi sektoral, melainkan kolaboratif nasional dengan prioritas pada keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kepentingan negara.

Desk Koordinasi yang diaktifkan kembali akan menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi secara terpadu dari pusat hingga daerah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi intensitas El Nino akan menguat mulai Juli hingga September 2026 dan mencapai puncaknya pada Oktober 2026.

Data BMKG menunjukkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pembasahan lahan telah dilaksanakan selama 141 hari dengan total 225 sortie penerbangan di berbagai wilayah prioritas.

Djamari memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi prioritas rawan karhutla: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Kesiapsiagaan harus ditingkatkan mulai saat ini melalui optimalisasi posko siaga, patroli terpadu, penguatan sistem deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyebut keberhasilan menekan luas karhutla selama ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran.

“Kepada seluruh stakeholder termasuk masyarakat, swasta, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat, untuk melakukan land clearing misalnya dengan membakar hutan, saya ingatkan tadi, dari kepolisian, dari kejaksaan, akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras untuk hal ini,” ujarnya.

Menutup rapat, pemerintah menetapkan tiga fokus nasional pengendalian karhutla tahun 2026: mencegah karhutla berskala besar, mencegah bencana asap lintas wilayah maupun lintas negara, serta memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.