Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat/Foto: Humas DPR RIIndoragamnewscom, JAKARTA-DPR RI mulai menyoroti relevansi keanggotaan Indonesia dalam berbagai forum internasional yang dinilai kian tidak efektif dalam meredam dinamika konflik geopolitik global.

Ketegangan yang kian memanas di Timur Tengah menengarai adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk meninjau ulang efisiensi diplomasi luar negeri sesuai amanat konstitusi.
Melalui evaluasi ini, otoritas legislatif mendorong penguatan kemandirian nasional sebagai tameng utama dalam menghadapi tekanan ekonomi dan pertahanan yang dipicu oleh ketidakpastian dunia.
Potensi gangguan pada jalur perdagangan energi global di Selat Hormuz menjadi diskursus krusial karena posisinya sebagai urat nadi distribusi minyak dunia. Jika stabilitas di wilayah Iran terus terdegradasi, lonjakan harga minyak global menjadi ancaman nyata yang berisiko membebani subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jika Selat Hormuz terganggu, ekspor-impor minyak dunia akan terdampak. Sementara Indonesia masih bergantung pada impor minyak,” ujar Syahrul Aidi dikutip Selasa (7/3/2026).

Ketergantungan terhadap komoditas impor menempatkan ketahanan energi domestik dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional.
Oleh sebab itu, akselerasi eksplorasi sumber minyak domestik dan pengembangan energi alternatif menjadi langkah preventif yang tidak dapat ditunda guna menjaga stabilitas fiskal. Adapun kemandirian energi dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi sebuah bangsa agar tetap tegak di tengah gejolak geopolitik.
“Kalau harga minyak naik tentu akan berdampak pada subsidi energi kita di APBN. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” tambahnya.
Dinamika politik global pascakonflik harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meredefinisi posisi tawar dalam kancah diplomasi internasional.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berperan sebagai anggota pasif dalam organisasi dunia, melainkan lebih agresif dalam memastikan forum-forum tersebut memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kepentingan nasional.
“Ini perlu menjadi bahan diskusi pemerintah, apakah forum-forum internasional yang ada masih sesuai dengan amanat konstitusi kita atau tidak,” jelas politisi Fraksi PKS tersebut.
Strategi kemandirian yang komprehensif di bidang pertahanan, energi, dan ekonomi menjadi kunci bagi Indonesia untuk tetap berdaulat di bawah tekanan global.







Tidak ada komentar