Belum Ada Maklumat Resmi Arab Saudi Soal Penundaan Haji 2026

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu penundaan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah memanas. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menegaskan persiapan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.

Komisi VIII DPR RI terus memantau perkembangan situasi regional yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan ibadah haji. Abidin memastikan belum ada kebijakan resmi dari otoritas Arab Saudi yang menyatakan adanya penundaan atau pembatasan seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.

“Kami di Komisi VIII DPR RI terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, hingga pembiayaan. Sejauh ini, belum ada maklumat resmi dari pemerintah Arab Saudi mengenai penundaan atau pembatasan pelaksanaan haji,” ujar Abidin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/3/2026) .

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan kejelasan informasi bagi masyarakat, khususnya calon jemaah haji. Kejelasan komunikasi dinilai krusial untuk menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Abidin mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terkonfirmasi. Menurutnya, tidak ada indikasi bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyiapkan sejumlah skenario antisipasi dampak eskalasi konflik terhadap penyelenggaraan haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah menyiapkan berbagai kemungkinan apabila situasi keamanan di kawasan berubah, dengan fokus utama keselamatan jemaah .

Langkah antisipasi yang diwacanakan mencakup empat skenario, termasuk pengalihan rute penerbangan menjadi melalui jalur selatan atau Afrika apabila penerbangan menuju Arab Saudi terganggu. Namun skenario ini masih perlu dibicarakan dengan otoritas penerbangan dan pemerintah Arab Saudi .

“Yang jelas, orientasi kami di Kementerian Haji dan orientasi Presiden, keselamatan jemaah adalah yang pertama dan utama,” tegas Dahnil .

Untuk sementara, pemerintah mewacanakan kloter pertama penerbangan haji 2026 akan berangkat pada 22 April 2026. Jadwal tersebut akan dijalankan apabila situasi keamanan di Timur Tengah menjamin keselamatan perjalanan jemaah .

Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah telah merilis timeline resmi penyelenggaraan haji 1447 H, dengan kedatangan jemaah pertama dijadwalkan pada 18 April 2026. Penerbitan visa haji dimulai 8 Februari 2026 dan berakhir pada Maret 2026 .

Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya mitigasi pembiayaan haji di tengah pelemahan nilai tukar rupiah akibat konflik. Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina mengingatkan perlunya skenario pembiayaan darurat jika jemaah terpaksa bertahan lebih lama di Arab Saudi, namun tetap menjaga keberlanjutan dana haji yang dikelola BPKH .

Abidin menegaskan Komisi VIII akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai tahapan persiapan haji, termasuk memastikan kuota jemaah Indonesia terjaga serta kualitas pelayanan meningkat. Persiapan matang diperlukan agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal, baik dari sisi fasilitas, transportasi, maupun akomodasi.

“Persiapan yang matang sangat penting agar pelayanan kepada jemaah tetap terjaga, baik dari sisi fasilitas, transportasi, maupun akomodasi. Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” pungkasnya.