Budi Sulistyono Minta Pupuk Indonesia Pimpin Revolusi Pupuk Organik Perbaiki Lahan Kritis

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono mendorong PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan transformasi besar dengan memimpin gerakan penggunaan pupuk organik di tengah kejenuhan lahan pertanian nasional.
Selain bertanggung jawab pada distribusi pupuk kimia, perusahaan pelat merah ini diminta turun langsung mengedukasi petani tentang perubahan pola tanam yang lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Budi saat menggelar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat. Ia menegaskan tanggung jawab BUMN pupuk tidak boleh berhenti pada pengiriman barang hingga gudang atau kios, melainkan harus menjangkau pembimbingan teknis di tingkat petani.

“Saya sangat berharap PT Pupuk Indonesia (PI) ikut bertanggung jawab memberikan sosialisasi tentang pupuk-pupuk organik, pupuk non-kimia. Petugas di lapangan jangan hanya datang untuk mengawasi distribusi atau sekadar mengontrol administrasi, tetapi berikanlah bimbingan nyata agar petani kita lebih konsen dan yakin menggunakan pupuk organik,” tegas Budi dikutip Sabtu (14/3/2026).

Pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia sebenarnya telah memiliki program pendampingan intensif kepada petani bernama Agrosolution yang diluncurkan sejak 2020. Program ini dirancang sebagai model budidaya pertanian berkelanjutan dengan melibatkan rantai pasok dan dukungan teknologi berbasis tiga pilar: people, planet, dan profit.

Melalui program ini, Pupuk Indonesia tidak hanya menjual pupuk, tetapi juga menyediakan konsultasi agronomi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah serta memberikan akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan bank-bank BUMN .

Hasil program Agrosolution menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Untuk komoditas padi, rata-rata produktivitas naik 34,15 persen, sementara jagung meningkat 42,29 persen dibandingkan budidaya sebelumnya. Adapun kenaikan keuntungan yang didapat petani mencapai 41,02 persen untuk padi dan 52,79 persen untuk jagung.

Pemerintah telah menetapkan pagu anggaran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026 sebesar Rp46,87 triliun untuk sektor pertanian dan perikanan . Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2026 mencapai 9,55 juta ton sesuai Keputusan Menteri Pertanian tertanggal 12 Desember 2025, terdiri atas Urea 4.423.023 ton, NPK 4.471.026 ton, NPK formula khusus kakao 81.179 ton, pupuk organik 558.273 ton, serta tambahan pupuk ZA 16.449 ton untuk mendukung swasembada tebu.

Selain mendorong transformasi pupuk organik, Budi juga menyoroti pentingnya menjaga ekosistem ekonomi di perdesaan. Ia mencatat modernisasi sistem distribusi melalui aplikasi i-Pubers harus tetap melibatkan lembaga ekonomi lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Sinergi ini dinilai penting agar rantai pasok pupuk tetap inklusif dan tidak mematikan peran koperasi yang sudah ada.

“Bagaimana mata rantai pasok ini dikelola tanpa menghilangkan peran satu sama lain. Saya minta jajaran direksi untuk menjajaki dan membangun kerja sama yang kuat dengan Koperasi Desa (KUD). Mata rantai ini harus diperkuat agar distribusi subsidi yang volumenya naik menjadi 9,55 juta ton tahun ini bisa benar-benar terserap secara adil,” ucapnya.

Aplikasi i-Pubers yang dikembangkan Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia telah beroperasi di seluruh kios pupuk bersubsidi di Indonesia sejak tahun 2024.

Sistem ini memungkinkan petani yang memiliki kuota di e-RDKK menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa dan menunjukkan KTP. Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky, menyatakan pihaknya terus melakukan uji coba fitur baru untuk meningkatkan kelancaran proses penebusan .

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi menegaskan Pupuk Indonesia bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penerima di lapangan.

Sistem i-Pubers dinilai mampu memperkuat monitoring serta tracking penebusan pupuk, sehingga dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai prinsip 7T: tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, waktu, tempat, dan mutu.

Menutup pernyataannya, Budi mengingatkan bahwa kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika ada sinkronisasi antara teknologi distribusi digital dengan kearifan lembaga ekonomi desa.

Komisi VI DPR RI, tegasnya, berkomitmen konsisten mengawal implementasi e-RDKK dan i-Pubers agar kendala penebusan pupuk di tingkat kios resmi tidak lagi menjadi penghambat bagi produktivitas petani nasional.