Ahmad Rizki Soroti Tingginya Sumbangan Inflasi dari Hortikultura di Jawa Timur

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Rizki Sadig menyoroti tingginya sumbangan inflasi dari sektor hortikultura di Jawa Timur, meski pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut tergolong tinggi.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI dalam rangka memantau pengendalian inflasi daerah pada Masa Sidang II Tahun 2025–2026 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (14/11/2025),

Rizki menjelaskan bahwa kunjungan tersebut memang difokuskan untuk melihat kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Kunjungan kerja spesifik ini kan khusus membahas tentang kerja tim pemantauan inflasi daerah (TPID). Jadi kita melihat bahwa Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar, walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi,” ujarnya kepada Parlementaria usai pertemuan.

Ia menilai, pemicu terbesar inflasi berasal dari sektor pangan. Menurutnya hal tersebut ironis, mengingat, pemerintah tengah gencar menjalankan program prioritas seperti swasembada pangan dan ketersediaan beras maupun jagung.

“Kita tahu bahwa sekarang ini kondisi beras kita sudah surplus dan siap untuk ekspor, tapi kenapa di lapangan masih sulit dicari dan itu menjadi tinggi harganya,” katanya.

Rizki menilai persoalan utama inflasi terletak pada distribusi. Ia menduga adanya penumpukan komoditas pangan di gudang Bulog hingga menyebabkan pasokan tidak segera tersalurkan ke masyarakat.

“Ada faktor distribusi yang perlu dibenahi sehingga tidak menumpuk di gudang-gudang Bulog,” kata Politisi Fraksi PAN ini.

Ia juga mengapresiasi rencana pemerintah membangun gudang tambahan melalui kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih, sebanyak 100 unit dalam waktu dekat. Ia berharap, langkah dapat mempercepat penyerapan hasil produksi sekaligus meredam kenaikan harga.

Selain beras, Rizki Sadig turut menyoroti komoditas telur. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS, produksi telur nasional tercatat surplus. Namun di lapangan, harga di pasar terus melonjak hingga mencapai Rp30.000 per kilogram.

“Sebetulnya barangnya ada, tapi kok tidak bisa mengendalikan inflasi dengan menekan harga supaya menjadi stabil? Ini tentu ada yang salah,” tegasnya.

Rizki mengaitkan kenaikan tersebut dengan meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan bergizi gratis (SPPG). Menurutnya, program pemerintah yang baik tidak boleh terganggu oleh persoalan distribusi pangan.

Maka dari itu, produksi pangan yang meningkat, menurutnya harus diikuti oleh perbaikan distribusi, infrastruktur logistik, dan penyediaan gudang. Sebab menurutnya, persoalan inflasi tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja. Maka dari itu ia mendorong adanya kolaborasi pada seluruh pemangku kepentingan.

“Harapannya tentu sampai di tangan masyarakat dengan harga yang stabil dan tidak fluktuasi yang terlalu tinggi,” tegasnya.

Komisi XI akan membawa temuan lapangan ini ke rapat bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah lanjutan dalam pengendalian inflasi nasional.