Dedi Mulyadi: WFH Efektif, Kinerja ASN Jabar Tak Terganggu

Indoragamnewscom, BANDUNG-Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Kamis bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak menghambat kinerja pemerintahan.

Menurutnya, indikator utama kinerja ASN bukan pada kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.

“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujarnya.

Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan itu usai kegiatan silaturahmi bersama pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan para kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kebijakan WFH yang diterapkan setiap Kamis ini merupakan bagian dari upaya efisiensi dan fleksibilitas kerja di lingkungan birokrasi. Dedi menilai bahwa kehadiran fisik bukan satu-satunya tolok ukur produktivitas. Selama target pembangunan tercapai dan pelayanan publik berjalan, pola kerja fleksibel justru dapat meningkatkan efektivitas.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti pentingnya efektivitas birokrasi, khususnya terkait komposisi jabatan di lingkungan pemerintahan. Ia menilai saat ini masih terlalu banyak jabatan struktural dibandingkan tenaga teknis. “Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” katanya.

Dedi menegaskan bahwa ke depan pemerintah akan memperkuat peran sumber daya manusia di sektor teknis yang terlibat langsung dalam pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi yang ideal adalah yang mengutamakan pelaksana teknis dengan kompetensi tinggi, bukan sekadar struktur kepangkatan.

Selain itu, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai serta memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Di antaranya penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia berharap seluruh jajaran dapat bersinergi menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Kebijakan WFH ini tidak hanya diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap model kerja birokrasi yang lebih adaptif pasca-pandemi. Beberapa daerah lain juga mulai menerapkan pola serupa dengan tetap mengedepankan target kinerja dan pelayanan publik.

Dengan kebijakan WFH ini, Pemda Provinsi Jawa Barat diharapkan tetap mampu menjaga kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dedi optimistis bahwa dengan tata kelola yang baik, fleksibilitas kerja justru akan mendorong produktivitas ASN tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.