DPR Desak Pertamina Evaluasi Total Distribusi LPG Dan BBM Subsidi Di Bangka Belitung

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi XII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga melakukan perombakan menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM subsidi Bangka Belitung dan LPG 3 kg di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil setelah adanya temuan ketidaksesuaian kronis antara klaim stok aman dari pihak Pertamina dengan realita kelangkaan yang terus dikeluhkan masyarakat di pangkalan.

Pengawasan ketat menjadi harga mati agar pasokan energi bersubsidi tidak bocor ke sektor lain, terutama menjelang lonjakan konsumsi pada periode Ramadhan dan Idulfitri.

Pihak legislatif memberikan peringatan keras bahwa kinerja manajemen wilayah akan menjadi catatan serius jika kondisi di lapangan tidak segera membaik. Masyarakat dianggap sudah terlalu lama dibebani oleh persoalan teknis penyaluran yang tidak kunjung tuntas.

“Rakyat tidak butuh angka di atas kertas, yang penting barangnya ada. Jika manajemen distribusi tidak maksimal dan terus terjadi kelangkaan, kami tidak segan meminta evaluasi jabatan atau rotasi pimpinan wilayah agar pelayanan kepada masyarakat kembali prima,” tegas Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (12/2/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik di sektor energi harus menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar pencapaian administratif.

Menanggapi sorotan tersebut, Satgas RAFI Sumbagsel melalui Pertamina Patra Niaga memaparkan rencana peningkatan daya tampung energi. Strategi ini mencakup penambahan tangki penyimpanan guna meningkatkan coverage days untuk produk Pertalite menjadi 17,6 hari dan Pertamax menjadi 30 hari.

Selain BBM, optimasi fasilitas SPPEK Bangka juga direncanakan untuk memperkuat stok LPG PSO. Kapasitas tampung akan ditingkatkan dari 300 Metrik Ton (MT) menjadi 400 MT.

Penambahan ini dimaksudkan untuk mempertebal cadangan stok di tingkat wilayah agar lebih stabil saat menghadapi fluktuasi permintaan.

Meskipun kapasitas penyimpanan ditambah, Komisi XII mengingatkan bahwa masalah utama sering kali terletak pada pengawasan lapangan. Penambahan stok tidak akan menyelesaikan masalah kelangkaan jika aliran distribusi masih bocor ke sektor industri besar atau aktivitas pertambangan ilegal.

Bambang Patijaya mendesak adanya koordinasi yang lebih solid antara Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan setiap liter BBM dan setiap tabung LPG melon benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

“Efektivitas distribusi adalah kuncinya. Jangan sampai pasokan yang sudah ditambah justru tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.