DPR Desak Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Melalui Hilirisasi dan Jaringan Storage

Indoragamnewscom, JAKARTA-Komisi XII DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) melakukan langkah radikal guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang kian fluktuatif.

Terobosan yang diinstruksikan mencakup percepatan hilirisasi bahan bakar nabati seperti B50 dan bioetanol, serta perluasan kapasitas infrastruktur penyimpanan atau storage.

Upaya ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan stok energi dalam jangka panjang sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Langkah strategis tersebut diharapkan mampu menciptakan jaring pengaman energi yang lebih solid dan mandiri. Legislator menekankan bahwa perbaikan jaringan storage merupakan fondasi utama agar distribusi energi tetap stabil dalam berbagai kondisi darurat.

“Kami mendorong agar Pertamina terus menjaga stoknya. Kedua, melakukan terobosan dengan hilirisasi B50, bioetanol. Kemudian agar jaringan storage kita aman,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan.

Evaluasi terhadap konsumsi energi selama periode Lebaran menunjukkan adanya kenaikan permintaan BBM dan LPG hingga lebih dari 20 persen dibanding hari normal. Meski terjadi lonjakan signifikan, ketahanan stok nasional dilaporkan masih berada pada level aman dengan durasi ketersediaan di atas batas minimal.

“Alhamdulillah kita melewati Lebaran, dan hari ini kami melihat stok nasional untuk DEC di atas 30 hari, kemudian Pertalite di atas 20 hari,” kata politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

DPR menginstruksikan agar ambang batas stok energi nasional tidak boleh menyentuh angka di bawah 20 hari untuk menjaga stabilitas pasar. Pemerintah bersama Pertamina memikul tanggung jawab kolektif untuk memastikan rantai pasok tidak terputus melalui inisiatif dan gagasan baru yang lebih lincah.

Kapasitas penyimpanan yang lebih besar dianggap sebagai solusi mekanis agar ketahanan stok dapat dijaga dalam kurun waktu yang lebih lama.

Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mengeksekusi peta jalan ketahanan energi ini secara konsisten. Penguatan hilirisasi bukan sekadar opsi teknis, melainkan mandat kedaulatan energi yang harus segera diwujudkan demi kepentingan publik.

“Pemerintah dan Pertamina harus menjaga stok nasional, melakukan terobosan, agar segala upaya ditempuh,” tutur Rokhmat menutup penjelasannya.