DPR Endus Dugaan Oknum Bekingi Narkoba Hingga Tipu Online di Lapas

Indoragamnewscom, MEDAN– Tabir gelap di balik jeruji besi kembali tersingkap. Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI secara blak-blakan menyoroti “permainan” oknum aparat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang diduga kuat menjadi pelindung bagi berbagai kejahatan terorganisir.

Blak-blakan Soal Beking Narkoba dan Scam

Isu sensitif mengenai keterlibatan oknum dalam memuluskan peredaran narkoba hingga sindikat penipuan online dari balik sel kini menjadi prioritas utama parlemen. Ketua Panja Pemasyarakatan DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa praktik kotor ini tidak boleh lagi disembunyikan di bawah karpet.

“Kita terbuka saja, jangan ditutup-tutupi. Ada penyalahgunaan kewenangan, seperti mem-backup peredaran narkoba di lapas dan rutan, membackup kejahatan penipuan online, dan lain sebagainya,” tegas Sugiat saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara, Kamis (29/1/2026).

Disiplin Aparat Jadi “Rapor Merah”

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menunjuk lemahnya disiplin pegawai sebagai akar masalah yang kronis. Menurutnya, tanpa revolusi disiplin, Lapas hanya akan terus menjadi sarang kejahatan baru.

“Yang paling penting itu bagaimana pembinaan aparat lapas dan rutan bisa lebih disiplin, lebih baik, supaya persoalan seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Logika Terbalik: Sudah Melanggar, Malah Naik Pangkat?

Temuan yang lebih mencengangkan muncul terkait manajemen SDM di lingkungan pemasyarakatan. Komisi XIII mengendus adanya pola promosi jabatan yang janggal bagi oknum-oknum yang justru memiliki catatan merah.

“Tadi kami dapat informasi, nanti tentu akan kami dalami, ada aparat yang sudah melakukan kesalahan tapi malah naik pangkat atau naik jabatan. Ini kan sebetulnya tidak boleh,” kata Sugiat dengan nada geram.

Langkah Tegas Menuju Rekomendasi

DPR memastikan temuan-temuan “ngeri” ini tidak akan berhenti di meja diskusi saja. Segala data dan fakta lapangan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi untuk mendesak kementerian terkait melakukan bersih-bersih besar-besaran.

“Nanti ini akan kami susun rekomendasinya dan kami sampaikan ke Kementerian,” tegasnya menutup pembicaraan. Bagi Sugiat, membenahi kualitas manusia di dalam sistem adalah satu-satunya jalan keluar untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan di Indonesia.