DPR Desak Pemerintah Waspada Karhutla di Tengah Ancaman El Nino

Indoragamnewscom, JAKARTA-Musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan panjang. Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak pemerintah segera meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) periode Mei hingga Juli 2026.

Berdasarkan data organisasi Pantau Gambut, sebanyak 23.546 titik panas (hotspot) telah terdeteksi di kawasan gambut sejak awal tahun 2026 . Angka itu jauh melonjak dibanding Desember 2025 yang hanya mencatat 141 titik.

“Musim kemarau yang lebih kering dan panjang akan meningkatkan risiko karhutla secara drastis. Pemerintah harus segera melakukan langkah antisipasi agar kebakaran tidak meluas dan tidak lagi menimbulkan dampak kesehatan yang memprihatinkan bagi anak-anak dan lansia,” ujar Hindun dalam rilis, Senin (27/4/2026).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi fenomena El Nino lemah hingga moderat berpeluang 70-90 persen terjadi pada semester kedua tahun 2026 . Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung Agustus mendatang .

Titik api di Riau tercatat paling tinggi. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas mencapai 840 titik, dengan 318 di antaranya berstatus kepercayaan tinggi . Luas kebakaran di provinsi itu melonjak hingga 8.555 hektare, atau meningkat 20 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu.

Hindun menyoroti bahwa dampak karhutla bukan hanya kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat flora-fauna. Yang tak kalah serius adalah kerugian sosial-ekonomi masif, termasuk potensi gangguan asap lintas batas negara.

Legislator asal Jawa Tengah itu mendorong pemerintah beralih dari pendekatan pemadaman ke pendekatan preventif yang lebih komprehensif. Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis.

Pertama, menguatkan pemantauan titik panas berbasis teknologi satelit yang terintegrasi dengan patroli terpadu di wilayah rawan, khususnya kawasan gambut. Kedua, optimalisasi pembasahan lahan (rewetting) dan pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan gambut agar tidak mudah terbakar.

Ketiga, menyiapkan sarana pemadaman darurat, termasuk operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (OMC) yang harus disiagakan sebelum puncak musim kemarau . Keempat, tindakan tegas bagi perusahaan atau pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten. Fokus anggaran pemerintah harus diarahkan pada langkah preventif agar risiko karhutla dapat ditekan sejak dini,” tegas Hindun.

Data Pantau Gambut menunjukkan 7.526 titik panas berada di dalam area konsesi, terdiri dari 6.192 titik di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan 1.334 titik di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan . Temuan ini mengindikasikan masalah tata kelola lahan dan lemahnya pengawasan.

Pantau Gambut sebelumnya mencatat 12.118 titik panas di Pulau Sumatera sepanjang Januari hingga Maret 2026 . Riau menjadi wilayah terparah dengan 8.930 titik, disusul Aceh 1.975 titik, Jambi 359 titik, dan Sumatra Selatan 164 titik.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq pekan lalu menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran .

Sementara itu, BMKG dan Kementerian Kehutanan resmi memperkuat sinergi melalui nota kesepahaman yang ditandatangani 22 April 2026. Kerja sama itu mencakup penyediaan data prediksi, pemasangan alat sensor, hingga penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca di wilayah rawan karhutla.

“Kejadian karhutla tahun ini berpotensi meningkat seiring dengan adanya El Nino. Intervensi melalui OMC dan ketepatan data sangat menentukan apakah karhutla ini akan bisa ditekan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi.

Hindun menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla tahun ini. Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan dalam satu kesatuan sistem yang solid.