DPR: Negara Harus Pastikan Perlindungan Maksimal bagi Prajurit TNI di Misi Perdamaian

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap personel yang ditugaskan di luar negeri.

Menurut Dave, pengiriman pasukan ke wilayah konflik harus diimbangi dengan sistem perlindungan maksimal dan terukur, termasuk kesiapan operasional, dukungan logistik, hingga penguatan informasi intelijen di lapangan.

“Kita tentu berduka atas gugurnya prajurit TNI yang sedang menjalankan tugas negara. Ini adalah pengorbanan besar, dan negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi setiap personel yang ditugaskan,” ujarnya dikutip Selasa (31/3/2026).

Dave menilai bahwa dalam setiap penugasan luar negeri, aspek keselamatan tidak boleh dipandang sebagai hal sekunder.

“Setiap penugasan harus disertai jaminan keamanan yang memadai. Prajurit kita berada di wilayah berisiko tinggi, sehingga negara tidak boleh lengah dalam memastikan perlindungan mereka,” tegas legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Insiden yang menewaskan satu prajurit TNI dan melukai tiga lainnya terjadi pada Minggu (29/3/2026) ketika serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan.
Indonesia tergabung dalam Misi Penjaga Perdamaian PBB United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sejak 1978. Saat ini, sekitar 1.232 personel TNI ditempatkan di Lebanon selatan, menjadikan Indonesia sebagai kontingen terbesar kedelapan di antara 48 negara peserta misi.

Dave juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap keluarga prajurit yang gugur. Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan hak-hak keluarga terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.

“Pengabdian prajurit tidak berhenti di medan tugas. Negara harus memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak,” tambahnya.

Keikutsertaan TNI dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun Dave menekankan bahwa komitmen tersebut harus berjalan seiring dengan jaminan keselamatan bagi para prajurit.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan penugasan pasukan dalam misi internasional. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan maksimal terhadap prajurit.

“Kita mendukung peran aktif Indonesia di dunia internasional, tetapi keselamatan prajurit harus selalu menjadi yang utama,” pungkasnya.