Fadli Zon Minta BPI Baru Benahi Ekosistem Film dari Hulu ke Hilir

Indoragamnewscom, JAKARTA-Menteri Kebudayaan Fadli Zon menerima audiensi Ketua Badan Perfilman Indonesia terpilih, Fauzan Zidni, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Kamis (16/42026).

Fadli langsung menyoroti pekerjaan rumah ekosistem perfilman nasional yang masih perlu dibenahi—bukan hanya di layar, tapi juga di balik layar.

Fauzan Zidni terpilih secara aklamasi dalam Kongres IV BPI di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, pada 10-12 April 2026. Ia menggantikan Pelaksana Tugas Ketua Umum BPI Celerina Judisari untuk periode 2026–2030.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Ahmad Mahendra serta Direktur Film, Musik, dan Seni Irini Dewi Wanti itu, Fadli Zon tidak banyak basa-basi.

“Kami berharap kepemimpinan ini dapat membawa energi baru dalam memajukan perfilman nasional, seperti penjajakan kerja sama dan koordinasi untuk pemajuan film kita. Penguatan ekosistem film juga harus mencakup seluruh aspek, seperti pemajuan para sineasnya, penulis skenario, sampai kru,” ujar Fadli Zon.

Ia menekankan posisi BPI bukan sekadar organisasi, melainkan jembatan strategis antara pemerintah dan pelaku industri . Di titik ini, BPI diminta lebih aktif membuka ruang bagi talenta baru sekaligus mendorong tata kelola yang transparan.

“BPI memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah dan insan perfilman. Kami berharap BPI dapat semakin menguatkan ekosistem perfilman Indonesia, mendorong tata kelola yang transparan, serta membuka ruang yang lebih luas bagi talenta-talenta kreatif di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain penguatan di dalam negeri, Fadli mendorong perfilman Indonesia untuk lebih berani bersaing di tingkat global. Kehadiran film Indonesia di festival internasional bergengsi, menurutnya, merupakan bagian penting dari diplomasi budaya.

“Kehadiran film Indonesia di festival internasional menunjukkan kekayaan narasi dan identitas bangsa di mata dunia. Kami berharap film Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga mendunia,” tambahnya.

Pertemuan tersebut juga membahas persiapan pelantikan ketua BPI serta penyusunan pengurus periode 2026-2030. Fadli mengingatkan, pelantikan tidak cukup sekadar menjadi acara formal. Momentum ini perlu dipakai untuk menyatukan arah para pelaku industri yang selama ini berjalan sendiri-sendiri .

Ia juga menyinggung komposisi pengurus. Menurutnya, BPI perlu diisi oleh orang-orang yang benar-benar mewakili pelaku industri agar organisasi ini tidak jauh dari kebutuhan lapangan.

Fauzan Zidni sendiri bukan wajah baru di industri perfilman. Produser dengan pengalaman lebih dari 14 tahun ini pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia periode 2016-2019 dan menjadi Dewan Penasihat sejak 2019.

Ia merupakan produser di Cinesurya bersama Rama Adi, memproduksi film-film seperti What They Don’t Talk About When They Talk About Love, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, Tukar Takdir, dan Perang Kota.

Dalam kongres yang dihadiri 67 pemangku kepentingan anggota BPI, juga dipilih lima anggota Dewan Pengawas: Fajar Nugros, Agustina Kusuma Dewi, Nasaruddin Saridz, Danu Murti, dan Judith Dipodiputro.

Fauzan menyampaikan agenda utamanya adalah peningkatan sumber daya manusia perfilman melalui sinkronisasi kurikulum, program magang-hub, serta pengiriman talenta muda ke sekolah film terbaik di luar negeri dan berbagai film lab internasional.

“Selain itu, BPI akan menyusun revisi UU Perfilman bersama Kementerian Kebudayaan untuk penguatan kelembagaan BPI, penguatan profesi perfilman, penguatan dukungan pemerintah terhadap perfilman, kepastian hukum dan kemudahan investasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi,” ujar Fauzan.

Agenda lain yang disiapkan meliputi gerakan antipembajakan film secara menyeluruh, penyelenggaraan Festival Film Indonesia, hingga penguatan fungsi-fungsi BPI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perfilman.

Kongres IV BPI juga menjadi forum pembahasan Rencana Induk Pengembangan BPI yang akan mendorong Rencana Induk Perfilman Nasional—amanah UU 33 Tahun 2009 tentang perfilman—sebagai dokumen strategis panduan ekosistem perfilman Indonesia hingga 2045.

“Saya berterimakasih kepada stakeholder BPI yang telah memberi kepercayaan besar ini untuk menjalankan agenda bersama seluruh masyarakat film Indonesia,” ujar Fauzan.