Haji 2026 Jadi Titik Balik Sejarah, Wamenag Tegaskan Kemenag Tak Akan Hambat Transisi ke Kemenhaj

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi’i menegaskan komitmen penuh Kementerian Agama (Kemenag) untuk bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Sinergi lintas kementerian ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transisi pengelolaan haji yang mulai berlaku pada tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Romo Syafi’i saat menghadiri Penutupan Pembekalan sekaligus Pengukuhan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah di Lapangan Galaxy Makodau 1, Halim, Jakarta Timur, Jumat (30/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Wamenag turut menyimak amanat Presiden Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan. Presiden menekankan bahwa petugas haji memiliki posisi strategis karena menjadi “wajah negara” dalam melayani jemaah.

Menurut Romo Syafi’i, pesan Presiden tersebut harus menjadi landasan utama etos kerja para petugas haji yang baru dikukuhkan.

Pengukuhan PPIH ini turut disaksikan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar, Penasihat Khusus Presiden Muhadjir Effendy, serta Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.
Kehadiran lintas pemangku kepentingan tersebut mempertegas kuatnya dukungan pemerintah terhadap transformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Wamenag menilai, tahun 2026 menjadi momentum krusial sekaligus bersejarah, karena untuk pertama kalinya pengelolaan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah setelah lebih dari 75 tahun berada di bawah Kementerian Agama.

Meski terjadi peralihan kewenangan, Kemenag memastikan tetap berperan aktif sebagai mitra strategis.

Mengutip pernyataannya pada 23 Oktober 2025, Romo Syafi’i kembali menegaskan bahwa Kemenag tidak akan menjadi hambatan dalam proses migrasi pengelolaan haji. Sebaliknya, Kemenag berkomitmen menjadi fasilitator utama agar transisi berjalan tanpa gangguan.

“Kami sepakat agar tidak ada kesulitan sekecil apa pun yang berasal dari Kementerian Agama dalam proses peralihan pengelolaan haji dari Kemenag ke Kemenhaj,” tegasnya.

Menurut Wamenag, sinergi yang solid antara Kemenag dan Kemenhaj merupakan jaminan keberlanjutan pelayanan ibadah haji yang berorientasi pada perlindungan, kenyamanan, dan peningkatan kualitas layanan jemaah. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memastikan penyelenggaraan Haji 2026 berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi seluruh jemaah Indonesia.