Inflasi Ramadan Terkendali di 0,68 Persen, Pengamat Ingatkan Ancaman dari Luar

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, bersyukur atas capaian inflasi pangan pada Februari 2026 yang hanya 0,68 persen di tengah momen Ramadan.

Angka ini mencerminkan kenaikan harga yang relatif terkendali, ditopang oleh pasokan yang memadai serta distribusi yang berjalan lancar selama bulan puasa.

Berdasarkan data historis lima tahun terakhir, inflasi hampir selalu terjadi pada Ramadan. Namun inflasi Februari 2026 lebih rendah dibanding Ramadan April 2022 yang mencapai 0,95 persen, dan jauh di bawah lonjakan Maret 2025 yang sempat menembus 1,65 persen.

Ninasapti menilai capaian tersebut menunjukkan sektor pango tidak menjadi sumber tekanan inflasi utama pada Ramadan tahun ini, bahkan berperan sebagai kekuatan penyangga di tengah gejolak global, termasuk konflik antarnegara yang terjadi di Iran.

“Saya bersyukur karena harga terkendali. Kalau melihat harga pangan dari bulan ke bulan juga sangat terkendali di dalam negeri. Tapi yang dikhawatirkan adalah faktor luar negeri, di mana perang yang terjadi telah menyebabkan Selat Hormuz ditutup,” ujar Ninasapti dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan penutupan Selat Hormuz—jalur yang dilalui 20-25 persen pasokan minyak dunia dan 20 persen perdagangan gas alam cair global—akan berdampak sangat luas, terutama terhadap kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik, termasuk distribusi pangan dari desa ke kota .

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Februari 2026 menunjukkan andil kenaikan komoditas pertanian relatif kecil dan seluruhnya berada di bawah 1 persen. Beberapa komoditas yang tercatat memberikan andil antara lain daging ayam ras (0,09 persen), cabai rawit (0,08 persen), ikan segar (0,05 persen), cabai merah (0,04 persen), dan tomat (0,02 persen).

Tidak ada komoditas pertanian dengan lonjakan ekstrem yang memicu tekanan inflasi tinggi. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan pasokan dan distribusi pangan domestik berada dalam kondisi stabil selama Ramadan.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa inflasi bersifat dinamis dan tetap perlu diantisipasi, terutama dari faktor eksternal. Ketergantungan Asia terhadap Selat Hormuz mencapai 82 persen, dan Indonesia sebagai negara net importir minyak akan menghadapi konsekuensi langsung dari gangguan jalur tersebut .

“Ingat, inflasi itu dinamis. Penutupan Selat Hormuz mendorong kenaikan harga minyak dunia, dan Indonesia masih mengimpor BBM, otomatis biaya transportasi serta logistik pangan ikut naik,” katanya.

Dampak terhadap harga BBM nonsubsidi diproyeksikan signifikan. Jika harga minyak dunia naik ke kisaran USD 120-150 per barel, Pertamax bisa melonjak ke angka Rp22.000-Rp25.000 per liter untuk menutupi biaya impor, sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dapat mencapai Rp18.000 per liter.

Kenaikan biaya logistik ini pada akhirnya berpotensi mendorong inflasi pangan naik hingga 3-5 persen hanya dalam satu bulan penutupan selat.

Karena itu, menurut Ninasapti, satu-satunya jalan untuk menjaga stabilitas harga adalah memastikan produksi pangan nasional tetap terjaga dan berada pada jalur swasembada.
“Sepanjang Indonesia tidak bergantung pada impor pangan dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, kita berharap tidak akan terlalu terdampak oleh gejolak harga dunia,” tegasnya.

Ia pun berharap program swasembada pangan semakin diperkuat agar ketahanan pangan nasional benar-benar menjadi fondasi utama perekonomian. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus kemerdekaan sejati bangsa.

“Kekuatan pangan kita ada di situ. Kita bersyukur memiliki potensi besar untuk swasembada. Itu yang harus terus dijaga dan diperkuat,” pungkasnya.