Limbah Bittern Jadi Pupuk: KKP Klaim Pengembangan Tambak Garam Nasional Bebas Dampak Lingkungan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin bahwa strategi pengembangan tambak garam nasional tidak akan mengganggu stabilitas ekosistem pesisir.
Dalam upaya mengejar target swasembada garam pada 2027 sebesar 5 juta ton per tahun, KKP menerapkan konsep produksi zero waste dengan memanfaatkan air sisa produksi atau bittern.

Langkah ini diproyeksikan mampu mengubah persepsi terhadap limbah industri garam menjadi komoditas bernilai tambah yang bermanfaat bagi sektor pertanian dan manufaktur kimia.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, menegaskan bahwa karakteristik produksi garam pada dasarnya minim dampak negatif terhadap alam. Inovasi teknologi terkini memungkinkan pemanfaatan bittern yang selama ini hanya dianggap sebagai air buangan untuk diolah menjadi bahan baku pupuk maupun natrium bromat (KCL).

“Produksi garam relatif tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Bahkan air sisa produksi, yang disebut bittern, ke depannya akan kita jadikan produk, sehingga sama sekali tidak ada limbah dari garam ini,” tegas Frista dalam acara Hilirisasi Garam di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Potensi ini terinspirasi dari keberhasilan industri garam di Cina yang telah mengintegrasikan pengolahan bittern ke dalam rantai pasok pupuk nasional. KKP memastikan tidak ada material sisa yang dibuang kembali ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Sejalan dengan visi KKP, PT Garam kini tengah menjalin kemitraan strategis dengan investor asal Swedia. Fokus kolaborasi ini adalah pembangunan pabrik pengolahan mineral turunan dari air laut, seperti kalsium dan magnesium.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, menjelaskan bahwa diversifikasi produk ini akan menciptakan nilai ekonomi baru tanpa menambah beban terhadap lingkungan pesisir.

“Air laut tidak hanya mengandung NaCl, tetapi juga kalsium dan magnesium. Dengan kolaborasi bersama investor Swedia, kami akan membangun pabrik baru untuk mengolah air bittern dan memproduksi kalsium serta magnesium,” jelas Indra.

Langkah hilirisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan setiap tetes air laut yang masuk ke area tambak, sehingga industri garam nasional tidak hanya bergantung pada produksi natrium klorida (NaCl) semata.

Guna mencapai target produksi 5 juta ton, pemerintah menetapkan 10 zona prioritas yang disebut Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Kabupaten Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu pusat perhatian utama dengan ketersediaan lahan mencapai 12.597,69 hektare.

Pembangunan di zona-zona tersebut diklaim tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hutan mangrove. KKP menegaskan bahwa perluasan lahan tambak dilakukan dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

Setiap tahapan pengembangan di kawasan K-SIGN wajib melalui pengawasan ketat untuk memastikan bahwa aktivitas industri tetap berjalan sinkron dengan upaya konservasi laut. Dengan integrasi teknologi pengolahan limbah dan perluasan area yang terukur, pemerintah optimistis ketergantungan terhadap garam impor dapat berakhir dalam dua tahun ke depan.