Infrastruktur Rapuh dan Birokrasi Hambat Ambisi Swasembada Energi

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi pada 2026 menghadapi tantangan berat akibat hambatan swasembada energi Indonesia yang bersifat struktural.

Masalah utama bukan pada ketersediaan komoditas, melainkan pada rapuhnya infrastruktur logistik dan birokrasi perizinan yang menyumbat jalur distribusi nasional.

Keterbatasan dermaga, pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, hingga ketidakpastian regulasi menjadi sorotan utama dalam diskusi Energy Supply Chain Dialog 2026 di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Persoalan distribusi di titik terakhir atau last mile menjadi momok bagi ketahanan energi nasional. VP Supply & Distribution PT Pertamina Patra Niaga, Tedi Baryadi, mengungkapkan bahwa meskipun stok di tangki timbun dalam posisi aman, penyaluran BBM dan LPG ke masyarakat sering tersendat.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tidak dibarengi dengan akses laut yang memadai. Banyak kapal pengangkut energi tidak dapat bersandar karena alur sungai yang dangkal, seperti yang terjadi di pedalaman Kalimantan dan Pulau Baai, Bengkulu.

Baca Juga

PO Bus Legenda Tasikmalaya dan Ciamis Era 1970-an

“Kita ini negara kepulauan, tapi akses laut untuk energi sangat minim. Stok ada, tapi kalau kapal tidak bisa sandar karena jetty penuh atau sungai dangkal, di masyarakat pasti teriak langka. Ini risiko besar,” ujar Tedi di sela-sela diskusi yang digelar Energi Hub bersama Aspebindo dan Satgas Energi BPP HIPMI tersebut.

Tedi menambahkan, ketergantungan impor yang mencapai 60 persen untuk Gasoline dan 75 persen untuk LPG memperparah situasi jika rantai pasok terganggu.

“LPG itu kita ambil dari Amerika, butuh 40 hari perjalanan. Kalau telat sedikit saja di laut, dan di darat macet karena infrastruktur, efek dominonya panjang,” ucapnya.

Sektor ketenagalistrikan turut mengalami inefisiensi akibat kendala fisik pelabuhan. Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG), Aditya Yudanto, menyebutkan pengiriman batu bara ke PLTU sering terhambat sedimentasi.

Namun, kendala terbesar justru muncul dari meja birokrasi. Proses perizinan pengerukan (dredging) alur pelabuhan yang mendesak dilakukan justru memakan waktu hingga dua tahun. Akibatnya, kapal tidak dapat memuat kargo secara penuh demi menghindari risiko kandas.

“Izinnya lama keluar, sementara sedimentasi terus terjadi. Akhirnya kapal kami mengalami dead freight. Ini inefisiensi luar biasa yang harus ditanggung negara,” tegas Aditya.

Lambannya respons regulasi ini menciptakan kerugian ekonomi yang besar di tengah target percepatan distribusi energi nasional.

Di sisi lain, ketidakpastian arah transisi energi membuat pelaku usaha pelayaran ragu melakukan ekspansi armada. Direktur Armada PT Pertamina International Shipping (PIS), Muhammad Irfan Zainul Fikri, menekankan bahwa investasi kapal memerlukan kepastian pasar.

Meski pemerintah mendorong penggunaan energi hijau seperti LNG atau Hidrogen, praktiknya di lapangan masih menunjukkan dominasi batu bara karena pertimbangan harga.

“Ada ambiguitas. Rencananya mau geser ke gas (LNG), tapi praktiknya pembeli masih pilih batu bara karena murah. Kami mau investasi kapal LNG mahal, tapi kalau kepastian kontraknya tidak ada, siapa yang mau tanggung?” kata Irfan.

Ia menegaskan prinsip bisnis pelayaran tetap mengikuti ketersediaan kargo yang akan diangkut.

Menanggapi berbagai kebuntuan tersebut, Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, mendesak kolaborasi lebih luas antara BUMN dan sektor swasta. Ia menilai BUMN tidak mungkin menyelesaikan carut-marut logistik ini sendirian.

Ketua Satgas Energi BPP HIPMI, Jay Singgih, menyatakan pengusaha daerah siap berinvestasi pada kapal-kapal kecil berdraft dangkal yang dibutuhkan Pertamina untuk menjangkau wilayah terpencil, asalkan ada jaminan kontrak yang jelas.

“Pengusaha muda di daerah siap investasi kapal shallow draft. Tapi kami butuh kontrak jangka panjang yang bankable dari BUMN agar bisa dapat pendanaan bank. Jangan sampai kami sudah beli kapal, kontraknya tidak jelas,” ujar Jay Singgih.

Upaya perbaikan jangka pendek juga ditawarkan oleh PT Krakatau International Port (KIP) melalui fasilitas blending batu bara di Selat Sunda untuk memangkas siklus pengiriman.

Presiden Direktur KIP, Nur Fuad, mengklaim langkah ini dapat menghindari antrean panjang di pelabuhan-pelabuhan dangkal.