HIPMI Minta Rencana Impor Kendaraan KDMP Ditinjau Ulang

Indoragamnewscom, JAKARTA-Rencana impor kendaraan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu sorotan dari pelaku usaha nasional. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah mengkaji ulang pengadaan 105 ribu unit kendaraan komersial melalui skema Completely Built Up (CBU) dari India.

Meski mendukung penguatan ekonomi desa, HIPMI menilai nilai pengadaan fantastis sebesar Rp24 triliun tersebut seharusnya menjadi momentum penguatan industri manufaktur dalam negeri.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, menyatakan bahwa intervensi transportasi di wilayah pedesaan memang relevan untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil pertanian.

Namun, ia mengingatkan adanya implikasi strategis terhadap struktur industri nasional jika pengadaan dilakukan melalui impor utuh.

Pernyataan ini merespons langkah BUMN Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana utama KDMP yang berencana mendatangkan ratusan ribu pikap tahun ini.

“Intervensi transportasi di wilayah pedesaan memang relevan untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil pertanian serta kebutuhan pokok. Akan tetapi, dalam skala pengadaan yang mencapai sekitar 105.000 unit kendaraan dengan nilai program sekitar Rp24 triliun, kebijakan ini memiliki implikasi strategis terhadap struktur industri manufaktur nasional,” terang Anggawira dalam keterangan pers, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Anggawira, pola impor CBU berpotensi menempatkan sebagian besar nilai tambah di luar negeri. Sebaliknya, skema perakitan lokal melalui Completely Knocked Down (CKD) atau pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri dianggap lebih menguntungkan ekonomi nasional.

Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat rantai pasok industri komponen serta meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil.

“Dengan tingkat kandungan lokal sebesar 40–60 persen, belanja pemerintah dalam program ini berpotensi menjadi pengungkit aktivitas produksi domestik sekaligus memberikan efek pengganda terhadap sektor industri pendukung seperti baja, sistem kelistrikan, ban, kaca, logistik, hingga jasa perawatan kendaraan,” urainya.

Sebagai Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, ia menilai program KDMP tidak boleh berhenti pada penyediaan armada logistik desa semata. Program ini harus diarahkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas.

Skema pengadaan perlu mengedepankan kewajiban investasi fasilitas perakitan di Indonesia, transfer teknologi, serta peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap.

“Keputusan mengenai impor atau produksi lokal bukan hanya persoalan kecepatan pengadaan, tetapi juga menyangkut arah pembentukan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang,” tegas Anggawira.

Ia mendorong agar implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan industri otomotif nasional yang berkelanjutan.