Penyintas Kanker Payudara Terpental dari BPJS Kesehatan, Hidup Bergantung pada Bantuan Sosial

Indoragamnewscom, BANJARMASIN-Seorang penyintas kanker payudara di Banjarmasin harus mencari bantuan sosial setelah kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan dinonaktifkan pemerintah awal tahun ini.

Kebijakan pemutusan keanggotaan yang berlaku secara nasional itu mengejutkan masyarakat, terutama mereka yang mengidap penyakit berat dan bergantung pada jaminan kesehatan negara.

Noor Hidayah, warga Kelurahan Teluk Tiram, Kota Banjarmasin, mengaku terkejut ketika hendak menebus obat pada Januari 2026. Ia baru mengetahui bahwa keanggotaan BPJS Kesehatannya tidak lagi aktif.

Penghasilan tidak menentu sebagai pengepul kaleng bekas dan kardus membuat iuran BPJS sebesar Rp38 ribu per bulan terasa berat, terlebih ia juga menafkahi suami penderita stroke dan seorang anak berusia dua tahun.

“Keseharian saya berjualan dan kadang mencari kardus untuk tambahan penghasilan, terutama untuk membeli susu anak. Pada Januari kemarin saat hendak berobat, BPJS saya sudah tidak aktif lagi karena tidak dibayarkan oleh pemerintah. Dari rumah sakit saya disarankan untuk mendatangi Dinas Sosial,” jelas Noor dikutip Sabtu  (7/3/2026).

Setelah mengetahui status kepesertaannya nonaktif, Noor segera mendatangi Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk meminta bantuan.

Ia kemudian dipertemukan dengan Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial dan dihubungkan dengan sejumlah organisasi serta lembaga swadaya masyarakat lokal yang bersedia membantu sementara waktu.

Untuk sementara, iuran BPJS Noor ditanggung Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sambil menunggu proses pengusulan ulang keanggotaan BPJS-nya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Masniah, menjelaskan pihaknya segera bertindak setelah menerima laporan.

“Saat itu beliau melapor ke bagian Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial kemudian mendata bahwa BPJS beliau sudah dicabut oleh pemerintah, padahal beliau merupakan penyintas kanker payudara. Setelah itu kami langsung melaporkan ke Yayasan Kanker Indonesia Banjarmasin agar beliau dapat memperoleh bantuan,” jelas Masniah.

Noor berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan pemutusan keanggotaan BPJS. Ia menilai perekonomian keluarganya sangat bergantung pada kondisi kesehatannya sebagai tulang punggung keluarga.

Noor bukan satu-satunya yang terdampak; masih banyak masyarakat lain menghadapi nasib serupa akibat kebijakan tersebut.