Menlu RI Sugiono Desak Pemulihan Gaza di PBB

Indoragamnewscom, JAKARTA-Menteri Luar Negeri atau Menlu RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16 hingga 18 Februari 2026.

Kehadiran diplomat senior ini bertujuan untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertajuk The Situation in the Middle East, including the Palestinian Question.

Dalam forum internasional tersebut, Indonesia membawa misi strategis untuk mendesak percepatan rekonstruksi serta pemulihan wilayah Gaza yang hancur akibat konflik.

Langkah ini merupakan bentuk nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang secara konsisten berpihak pada kemanusiaan dan kedaulatan rakyat Palestina.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa partisipasi dalam sidang tersebut menjadi bukti komitmen Jakarta untuk tetap menjadi pemain kunci dalam upaya perdamaian global.

Baca Juga

PT MKP Minta Gelar Perkara Khusus di Bareskrim Polri

“Kehadiran Menlu RI pada pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI pada Selasa ( 17/2/2026).

Selain isu Gaza, Sugiono juga akan memaparkan peran Indonesia di Board of Peace sebagai upaya mendukung solusi dua negara demi terciptanya perdamaian yang adil serta berkelanjutan di Timur Tengah.

Di sela agenda utama, Sugiono dijadwalkan mengadakan rangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB. Pertemuan tersebut akan mendalami langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan kedaulatan Palestina di panggung diplomasi internasional.

Momentum ini juga dimanfaatkan Menlu untuk menggalang dukungan serta mengundang para pimpinan tersebut guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026 mendatang.

Agenda diplomasi maraton ini turut mencakup pertemuan bilateral antara Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Inggris, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB periode Februari 2026.
Fokus pembicaraan kedua menteri tersebut akan berkutat pada stabilitas kawasan dan penguatan fungsi Dewan Keamanan dalam merespons krisis kemanusiaan.

Melalui serangkaian lobi internasional ini, Indonesia berupaya memastikan bahwa isu Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia dan mendapatkan solusi permanen yang menghormati hukum internasional.