Pemerintah Koordinasikan Keamanan Kapal Pertamina di Selat Hormuz

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi intensif terkait keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara Kemlu dan KBRI Teheran dengan pihak Pertamina, Pemerintah Iran memberikan pertimbangan positif terhadap keamanan jalur pelayaran tersebut.

Meski demikian, sejumlah kesiapan teknis masih harus dipenuhi oleh Pertamina sebelum tindak lanjut dapat dilakukan, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal.

Yvonne menegaskan bahwa kesiapan teknis menjadi faktor krusial dalam proses ini. Perlindungan asuransi yang memadai serta kesiapan kru kapal harus dipastikan sebelum operasional perlintasan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

“Kesiapan teknis menjadi hal penting, termasuk perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut,” ujar Yvonne dikutip Minggu (29/3/2026).

Situasi di Selat Hormuz sendiri masih tegang pasca-eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel sejak akhir Februari 2026. Ketegangan menyebabkan blokade de facto terhadap jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia, di mana sekitar 20 persen pasokan minyak mentah global melintasi perairan ini.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bahkan mengakui bahwa negaranya tidak mampu membuka kembali Selat Hormuz dan menyatakan bahwa selat tersebut hanya dapat dibuka atas keputusan Iran.

Akibat penutupan jalur ini, negara-negara Teluk Persia mulai mempertimbangkan jalur pasokan alternatif, termasuk pembangunan jalur pipa.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Vahid Jalalzadeh sebelumnya telah menyatakan bahwa Teheran sedang mengembangkan kerangka hukum baru untuk Selat Hormuz yang akan berlaku setelah konflik berakhir, di mana Iran berencana untuk bekerja sama dengan Oman.

Pertamina, sebagai perusahaan energi pelat merah yang 100 persen dimiliki pemerintah Indonesia, memiliki kepentingan besar dalam kelancaran jalur distribusi minyak nasional.

Perusahaan ini mengelola jaringan bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui enam sub-holding, termasuk sub-holding hulu, gas, kilang dan petrokimia, serta logistik maritim terintegrasi. Dengan kapasitas kilang mencapai 1.111.000 barel per hari, Pertamina memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional.

Kesiapan asuransi dan kru kapal yang disyaratkan menjadi bagian dari protokol keselamatan pelayaran di tengah situasi konflik. Sejumlah kapal tanker dari berbagai negara sebelumnya sempat terhenti akibat ketegangan di kawasan. Data menunjukkan lebih dari 350 kapal terdampak akibat penutupan jalur lintasan strategis ini.

Yvonne menegaskan bahwa Kemlu bersama KBRI Teheran akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna memastikan perlintasan kapal milik Pertamina di Selat Hormuz dapat berlangsung secara aman.

Koordinasi ini mencakup pemantauan perkembangan situasi keamanan di kawasan serta pemenuhan seluruh persyaratan teknis yang diperlukan.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri , Kementerian Luar Negeri berperan aktif dalam melindungi kepentingan nasional, termasuk keselamatan pelayaran dan kelancaran distribusi energi strategis.

Perlindungan terhadap WNI dan kepentingan nasional di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang terus dijalankan Kemlu sejak didirikan pada 19 Agustus 1945 .

Dengan berlanjutnya koordinasi dan terpenuhinya kesiapan teknis, diharapkan kapal-kapal Pertamina dapat kembali melintasi Selat Hormuz dengan aman, menjamin kelancaran pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih fluktuatif.