Sumbar Zona Merah Bencana, Gubernur Mahyeldi Tekankan Rehabilitasi Terpadu dan Berbasis Data

Indoragamnewscom, PADANG-Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya penerapan pendekatan terintegrasi, berbasis data, dan lintas level pemerintahan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.

Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) yang digelar di Auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (29/01/2026).

Mahyeldi menjelaskan, Sumatra Barat merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Sumbar yang berada di jalur Sesar Sumatra, berhadapan langsung dengan zona subduksi megathrust, serta memiliki topografi pegunungan dan daerah aliran sungai yang curam dengan intensitas curah hujan tinggi.

“Karena itu, penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial. Sebab dampak bencana di Sumbar ini, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Renduk PRRP sebagai kerangka kebijakan nasional yang menjadi acuan bersama dalam pemulihan wilayah terdampak bencana. Mahyeldi berharap, dari berbagai peristiwa bencana di Sumbar, daerah lain dapat mengambil pelajaran sehingga potensi risiko dapat diminimalisir.

Dalam rangka pemulihan pascabencana, Mahyeldi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyelesaikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB pada awal Januari lalu.

“Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan dokumen R3P daerah dapat tersinkronisasi, selaras, dan terintegrasi secara utuh dengan Renduk PRRP, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pelaksanaan pemulihan berjalan efektif,” jelasnya.

Mahyeldi menekankan bahwa Renduk PRRP harus menjadi instrumen pengarah pembangunan pascabencana yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan cepat dan bermartabat, tetapi juga mampu mengurangi risiko bencana di masa depan. Oleh karena itu, strategi pemulihan di Sumbar diarahkan pada pendekatan pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan kebencanaan, serta peningkatan kolaborasi multipihak.

“Melalui forum ini, kita harapkan terjadi klarifikasi dan penyelarasan, khususnya terkait validasi data kerusakan dan kerugian, kesesuaian analisis zona rawan bencana, serta keterpaduan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, serta seluruh pihak yang terlibat, seraya menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti hasil konsultasi secara konsisten dalam kebijakan dan program pembangunan pascabencana.

“Kita ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama,” tutup Mahyeldi.