Ubah Sampah Jadi Uang: Muhaimin Iskandar Targetkan Ekonomi Sirkular untuk Kesejahteraan Warga

Indoragamnewscom, JAKARTA-Pemerintah mulai menggeser paradigma ekonomi sirkular pemberdayaan masyarakat dari sekadar agenda penyelamatan lingkungan menjadi instrumen strategis pemerataan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa transisi menuju industrialisasi hijau harus mampu menciptakan nilai tambah langsung di tingkat akar rumput.

Dalam kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (11/2/2026), ia menyoroti bahwa sektor energi terbarukan, agroindustri sirkular, hingga pengelolaan limbah elektronik (e-waste) merupakan ladang pertumbuhan ekonomi baru yang harus melibatkan masyarakat secara luas.

Salah satu poin krusial yang dipaparkan adalah potensi komersial dari sampah elektronik global yang volumenya terus meningkat. E-waste mengandung logam mulia dan mineral kritis seperti nikel, tembaga, serta kobalt yang memiliki nilai pasar tinggi.
Muhaimin menilai, jika rantai pasok pemilahan dan daur ulang ini diorganisir dengan teknologi tepat guna, masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi pemain utama dalam industri ini.

“Inilah contoh konkret bagaimana circular economy menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan,” jelas Muhaimin Iskandar di hadapan mahasiswa ITB.

Selain pengelolaan limbah, sektor energi terbarukan diproyeksikan menjadi motor pemberdayaan melalui keterlibatan warga dalam manufaktur komponen serta operasi pemeliharaan.

Muhaimin menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transisi energi, melainkan harus menjadi bagian dari pemilik kedaulatan energi melalui pengembangan bioenergi berbasis komunitas.

“Dalam konteks energi terbarukan juga masyarakat harus terlibat dan menjadi bagian dari upaya untuk terus menumbuhkan berbagai kebutuhan kemajuan kita,” ungkapnya.

Di sektor agroindustri, konsep ekonomi sirkular diterapkan dengan mengubah limbah pertanian menjadi biomaterial dan sumber energi. Langkah ini bertujuan agar petani dan koperasi mampu naik kelas dengan mengolah sisa hasil panen menjadi produk sampingan yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar industri.

Muhaimin menekankan bahwa industrialisasi yang inklusif dan berkeadilan hanya bisa terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi.

ITB sebagai institusi teknologi dipandang memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan standar teknologi daur ulang dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan ekosistem ekonomi hijau tersebut.

“Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ini dilakukan secara terorganisasi,” tambah Muhaimin.

Strategi ini diharapkan mampu mendorong posisi Indonesia dalam persaingan global melalui sistem ekonomi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Penekanan pada sektor waste-to-energy juga dipandang sebagai solusi ganda untuk mengatasi persoalan sanitasi perkotaan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor formal maupun informal yang lebih terproteksi secara sistem.